BEKASI UTARA – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Muhammad Kamil Syaikhu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kemacetan ekstrem yang kembali terjadi di kawasan Simpang KCM, Teluk Pucung hingga Jembatan Besi menuju Karang Satria, Tambun Utara. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan langkah nyata dari pemerintah.
“Kemacetan yang terjadi di ruas Simpang KCM sampai Jembatan Besi bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan berlalu lintas, tetapi telah berdampak langsung terhadap aktivitas dan produktivitas masyarakat,” ujar Muhammad Kamil Syaikhu.
Ia menilai, kemacetan yang berlangsung berjam-jam telah menyebabkan banyak pekerja terlambat masuk kantor maupun pabrik, bahkan ada yang baru tiba setelah lebih dari tiga jam perjalanan. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat, baik dari sisi waktu, ekonomi, maupun kualitas hidup.
Selain itu, dampak kemacetan juga dirasakan oleh para pelajar. Tidak sedikit anak yang akhirnya terlambat bahkan memilih tidak masuk sekolah karena waktu belajar sudah banyak terlewat akibat terjebak antrean kendaraan.
Pria yang akrab disapa Bang Kamil ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui rekayasa lalu lintas. Diperlukan pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kapasitas jalan agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar.
“Saya mendorong adanya pelebaran jalan serta pembangunan jembatan baru sebagai solusi jangka panjang. Karena jalur ini menghubungkan wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara kedua pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu,” tegasnya.
Ia juga berharap usulan pembangunan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam pembahasan anggaran, sehingga pelaksanaannya dapat segera direalisasikan, paling tidak mulai diprioritaskan pada tahun anggaran mendatang.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kemacetan setiap hari. Infrastruktur harus dibangun sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan jumlah kendaraan. Saya akan terus mendorong agar persoalan ini menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan pembangunan demi memberikan kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya. (@nt)
