JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri Tanah Air.
“Kenaikan angka PHK adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Dampaknya tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi efektif,” tegas Arzeti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang semester pertama 2025, tercatat 42.385 pekerja terkena PHK. Angka ini melonjak 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pemerintah harus segera bertindak sebelum situasi semakin buruk. Dengan kebijakan yang tepat, gelombang PHK bisa dikendalikan,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Arzeti menyarankan beberapa langkah strategis, seperti pemberian insentif fiskal bagi industri padat karya dan pengembangan sektor unggulan seperti teknologi, pariwisata, serta ekonomi digital. Selain itu, ia mendorong peningkatan belanja negara di bidang infrastruktur dan UMKM untuk membuka lapangan kerja baru.
“Stimulus fiskal yang lebih besar diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Satgas PHK yang dibentuk pemerintah. Menurutnya, satgas ini harus lebih proaktif dalam memetakan risiko PHK dan memberikan solusi preventif.
“Satgas PHK harus bergerak cepat, tidak hanya menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah PHK massal di sektor-sektor rawan,” ujarnya.
Arzeti menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat vital untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan ini. “Kita tidak boleh lamban. Jika tidak segera diantisipasi, dampaknya bisa berkepanjangan,” pungkasnya. (ssb/aha)
