BEKASI TIMUR – DPRD Kota Bekasi menyoroti masih adanya wilayah di Kota Bekasi yang belum memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi memetakan secara rinci wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap SMP Negeri.
Menurut dia, pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat ketimpangan pendidikan di setiap kecamatan sekaligus merumuskan solusi yang tepat.
“Harus jelas wilayah mana yang ketimpangannya paling tinggi, minimal per kecamatan. Ini penting agar ada solusi konkret,” ujar Misbah, Jumat (13/3/2026).
Misbah mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya di Kecamatan Jatiasih. Ia mengatakan, hingga saat ini masih terdapat kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan.
“Di dapil saya, Kecamatan Jatiasih, masih ada kelurahan yang sampai hari ini belum mempunyai SMP Negeri. Apakah kemudian siswanya harus menumpang di SD atau bagaimana mekanismenya,” kata dia.
Ia menjelaskan, di Kelurahan Jatirasa memang terdapat kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SMP. Namun, sekolah tersebut belum berdiri sebagai SMP Negeri secara definitif.
Kondisi ini, lanjut Misbah, berpotensi menimbulkan persoalan, terutama dalam penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.
Menurut dia, apabila pemerataan fasilitas pendidikan belum tercapai, sistem zonasi justru berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
“Jangan sampai sistem zonasi justru menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Kalau fasilitas sekolah negerinya belum merata, tentu masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Karena itu, Misbah mendorong Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera melakukan evaluasi serta menyusun perencanaan pembangunan unit sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan SMP Negeri.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh warga Kota Bekasi memperoleh akses pendidikan yang setara. (sp/ads)
