BEKASI SELATAN – Maraknya praktik “bank keliling” (bank emok), rentenir, dan pinjaman online ilegal yang mencekik masyarakat mendorong Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, untuk menyerukan aksi kolaborasi. Seruan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah” yang digelar oleh Masyarakat Ekonomi Syari’ah (MES) di Hotel Amarossa, Rabu (19/11/2025).
FGD tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh kunci, antara lain Ketua MUI Kota Bekasi K.H. Syaifudin Sirodj, Ketua MES Abdul Khoir, Asda 2 Pemerintah Kota Bekasi Inayatullah, Ketua LAZ UCare Anwar Mughni, serta perwakilan dari Polres Bekasi, Acep.
Kamil, yang berasal dari Fraksi PKS, memaparkan bahwa masalah ini kerap menjerat masyarakat kalangan menengah ke bawah. “Banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah terjerat bank keliling atau pinjaman online ilegal,” ujarnya.
Ia menjelaskan skema pinjaman yang memberatkan tersebut. “Biasanya yang sering terjadi pada pelaku UMKM, pinjam Rp 1 juta, diterima Rp 800 ribu. Saat pengembalian harus membayar Rp 1,2 juta. Itu artinya, ada biaya tambahan sebesar Rp 400 ribu yang harus ditanggung,” jelas Kamil.
Sebagai solusi, Kamil memberikan dua rekomendasi utama. Pertama, ia medorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan bantuan modal ringan bagi pelaku UMKM. Kedua, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas peredaran bank keliling, pinjaman ilegal, dan rentenir.
“Selain itu, harus ada upaya pencegahan dengan membuat satgas pencegahan bank keliling, pinjaman ilegal dan rentenir agar dapat dicegah peredarannya di masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kamil juga mendorong agar Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bekasi, MES, dan Pemerintah Kota Bekasi dapat bersinergi. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan program nyata, seperti pemberian modal usaha bagi UMKM, sehingga masyarakat memiliki alternatif pendanaan yang sehat dan terhindar dari jeratan rentenir. (Ads)
