BEKASI TIMUR – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi terkait penguatan fungsi dan peran LPM dalam proses perencanaan serta pengawasan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran LPM Kota Bekasi di ruang Ketua DPRD Kota Bekasi, kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan LPM sebagai mitra strategis pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah.
Ketua LPM Kota Bekasi, Wahyu BK, menjelaskan bahwa audiensi tersebut selain menjadi ajang silaturahmi juga bertujuan mempertegas posisi dan peran LPM dalam mendukung pembangunan yang partisipatif dan transparan.
“Kunjungan ini selain untuk silaturahmi, juga dalam rangka pemantapan fungsi dan peran LPM di Kota Bekasi. Kami berharap ada penguatan regulasi dan prosedur yang dapat diterapkan hingga ke tingkat bawah,” ujar Wahyu.
Dalam pertemuan tersebut, LPM menyampaikan sejumlah masukan terkait perlunya penguatan regulasi yang mengatur keberadaan dan kewenangan LPM. Menurut Wahyu, saat ini pengaturan mengenai LPM masih mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal), sementara pada regulasi sebelumnya yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda), peran LPM dinilai lebih kuat dan memiliki ruang yang lebih jelas dalam proses pembangunan.
Ia berharap ke depan terdapat penguatan regulasi yang dapat mengembalikan peran strategis LPM, khususnya dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Dulu dalam Perda, fungsi dan peran LPM lebih jelas. Kami berharap ada perubahan sehingga peran tersebut bisa dikembalikan dan diperkuat,” ungkapnya.
Wahyu menambahkan, LPM memiliki posisi penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, keterlibatan LPM dinilai perlu diperkuat sejak tahap perencanaan program hingga proses pengawasan pelaksanaannya di lapangan.
“Minimal dalam proses perencanaan pembangunan yang berasal dari tingkat RW maupun kelurahan, LPM dapat dilibatkan dan mengetahui seluruh proses pengajuan. Begitu juga dalam fungsi pengawasan, kami berharap LPM terlibat aktif dan tercantum dalam berita acara pengawasan kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan tersebut akan memperkuat akuntabilitas pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyampaikan apresiasinya terhadap peran LPM yang selama ini aktif mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat. Ia menilai LPM merupakan salah satu elemen penting yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan warga di tingkat wilayah.
Sardi menegaskan DPRD Kota Bekasi siap menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan LPM, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang dapat memperkuat peran kelembagaan tersebut.
“Kami akan menampung aspirasi dari LPM Kota Bekasi. Silakan dirumuskan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat fungsi dan peran LPM agar dapat didorong menjadi peraturan daerah,” ujar Sardi.
Menurutnya, keberadaan LPM sangat strategis karena berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di tingkat lingkungan.
“LPM memiliki peran penting dalam proses pembangunan di wilayah. Karena itu LPM harus memiliki peran yang kuat dalam merumuskan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi perencanaan maupun pengawasan pembangunan,” tandasnya. (@nt)
