BEKASI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali menyoroti pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari harapan. Hingga awal November 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat baru mencapai sekitar 75 persen, jauh di bawah target minimal 90 persen yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyampaikan keprihatinannya dan menilai capaian tersebut harus menjadi alarm serius bagi Pemkot Bekasi. Menurutnya, keterlambatan pencapaian PAD berpotensi mengganggu berbagai program pembangunan yang sangat bergantung pada pendapatan daerah.
“Target pendapatan asli daerah sampai bulan November 2025 masih 75 persen. Ini harus menjadi perhatian, karena ini adalah janji Wali Kota untuk meningkatkan PAD. Tapi hingga akhir tahun ini masih jauh dari target,” tegas Alit saat ditemui pada Senin (17/11/2025).
Alit menilai masih banyak potensi pemasukan daerah yang belum digarap secara maksimal. Ia mendorong Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menghadirkan terobosan baru dalam menggali sumber-sumber pendapatan tambahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki target PAD juga disebut perlu dievaluasi, baik dari sisi kinerja maupun inovasi.
Dengan sisa waktu menuju akhir tahun anggaran, Alit berharap Pemkot dapat bekerja lebih agresif dan tepat sasaran agar target PAD dapat tercapai sesuai ekspektasi.
Tak hanya soal PAD, Alit turut menyoroti lambannya penyerapan APBD 2025, yang dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada masyarakat jika tidak segera ditangani.
“Ini butuh perhatian dan langkah konkret. Jangan sampai anggaran tidak terserap, karena masyarakat yang akan dirugikan,” pungkasnya. (Ads)
