MUSTIKAJAYA – Ramainya isu dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memicu keresahan di kalangan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta aparatur sipil negara (ASN) lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menyatakan pihaknya masih menunggu pembahasan resmi terkait kondisi anggaran daerah, termasuk isu defisit anggaran yang belakangan menjadi perbincangan.
“Kalau soal defisit anggaran memang saya sedikit kemarin mendengar. Kebetulan kita di Banggar belum ada pembahasan, baru LHP BPK saja. Mungkin nanti kalau sudah ada pembahasan di situ akan kita pertanyakan, benar atau tidak soal defisit anggaran ini,” ujar Sarwin kepada awak media usai menggelar reses di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Selasa (7/7/2026)
Terkait isu pemotongan TPP, Sarwin mengaku Komisi I DPRD Kota Bekasi hingga kini belum memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan.
“Isu TPP ini memang sudah bergulir di masyarakat maupun di lingkungan Pemerintah Kota. Namun, kami di Komisi I belum memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Nanti kami akan memanggil OPD terkait untuk mengklarifikasi seperti apa sebenarnya isu yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, sejauh ini Komisi I baru menggelar pembahasan terkait persoalan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga isu TPP belum masuk dalam agenda pembahasan.
“Karena memang belum kita panggil. Baru kemarin saja pembahasan soal di Satpol PP, baru itu. Jadi isu TPP ini belum masuk ke Komisi I,” jelasnya.
Meski demikian, Ia memastikan persoalan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan Komisi I agar segera dilakukan klarifikasi setelah masa reses DPRD berakhir.
“Kemarin sudah kita sampaikan kepada pimpinan Komisi I untuk melakukan klarifikasi soal isu TPP ini. Mungkin setelah reses kita akan memanggil OPD terkait, karena ini memang sudah menjadi kegelisahan PPPK maupun ASN lainnya yang terdampak dengan adanya isu seperti ini,” tandasnya. (@nt)
