BEKASI SELATAN — Puluhan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari wilayah Kota Bekasi mendatangi Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, menyuarakan tuntutan terkait kesejahteraan dan klarifikasi atas pernyataan pimpinan tertinggi, Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut dipicu keluhan para petugas Linmas yang merasa beban kerja mereka tidak sebanding dengan upah yang diterima. Dalam orasinya, perwakilan Linmas, Edi, menyoroti jam kerja panjang hingga 12 jam per hari, termasuk tugas patroli siang dan malam demi menjaga keamanan wilayah.
“Linmas itu bekerja siang dan malam, menjaga kelurahan dan patroli wilayah. Tapi dengan upah sekitar Rp1 juta per bulan, itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup,” ujar Edi di hadapan rekan-rekannya.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh pernyataan dari Kepala Satuan Pamong Praja (Kasat Pol PP) yang dinilai tidak berpihak kepada para petugas. Ia meminta agar pernyataan serupa tidak kembali terulang.
“Saya mohon tolong jangan ulangi lagi seperti itu. Kami ini rakyat kecil, orang lemah,” tegasnya.
Selain menuntut perbaikan kesejahteraan, para anggota Linmas juga meminta agar Kasat Pol-PP memberikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dianggap menyinggung.
“Kami datang ke sini untuk meminta Pak Kasat meminta maaf dan tidak mengulangi lagi,” tegas Edi.
Para petugas Linmas menegaskan bahwa tugas mereka tidak ringan, karena harus memastikan keamanan Kota Bekasi tetap kondusif selama 24 jam melalui patroli rutin di wilayah kelurahannya masing – masing.
*. Aksi Demo Tersebut Dipicu Oleh Nada Tinggi Kasat Pol-PP Yang Menyinggung Kinerja Linmas
Sebuah voice note berdurasi lebih dari 1 menit itu tersebar luas di media sosial memicu polemik di internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi. Rekaman suara dengan nada tinggi yang diduga menyerupai pimpinan tertinggi Satpol PP itu menyinggung kinerja anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kelurahan.
Dalam rekaman tersebut, terdengar nada tinggi yang di lontarkan diduga oleh Kepala Satpol – PP Kota Bekasi, yang menyindiri kinerja dari Linmas.
“Ini gimana bidang linmas, semua tidak ada linmas-nya, semua tidak kerja. Bagaimana mau perhatian saya kepada linmas kalau begini?” ujar suara voice note tersebut dengan nada tegas.
Tidak berhenti di situ, voice note itu juga menyindir bahwa Linmas hanya aktif pada momen tertentu. Dari nada keras tersebut juga menyinggung soal keberadaan linmas.
Pernyataan lain yang dinilai paling menyakitkan bagi anggota Linmas adalah ketika suara tersebut menyinggung soal bayaran dan beban kerja. Disebutkan bahwa anggota Linmas telah menerima upah bulanan dan dianggap tidak sebanding dengan kinerja di lapangan.
“Dua bulan berarti dua juta, sebulan sejuta. Tinggal satu hari, bekerja 12 jam, dibayar satu juta, itu luar biasa. Jangan sok kemanusiaan,” ucapnya dalam rekaman.
Bahkan, dalam bagian lain voice note, muncul pernyataan bernada keras yang dianggap mengabaikan aspek keselamatan kerja.
“Segala minta per enam jam, takutnya mundur mandi di enam jam, ketabrak, kesenggol kereta, mati. Padahal kelalaian di dalam memberikan tugas,” cetus suara tersebut.
Ucapan-ucapan tersebut sontak memicu reaksi keras dari jajaran Linmas. Salah satu anggota Linmas yang merespons dalam grup internal menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak sesederhana yang disampaikan dalam voice note.
“Izin pak kasat, ini kondisi siang hari, ada linmas. Kami dari bidang linmas mengupayakan piket di fasos-fasum yang sudah ditetapkan,” tulisnya. Minggu (3/5/2026)
Ia juga menyoroti aspek kemanusiaan yang dinilai diabaikan dalam pernyataan tersebut. Mayoritas anggota Linmas, menurutnya, berusia di atas 50 tahun dan mengandalkan pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan utama.
“Kami tetap mengedepankan kemanusiaan, karena anggota kami rata-rata umur di atas 50 tahun. Bagi mereka uang satu juta itu sangat berarti,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan beban kerja yang tidak ringan, terutama bagi anggota yang harus menempuh jarak jauh ke lokasi tugas.
“Kalau linmas dari Jatisampurna piket di Kalimalang, berapa waktu tempuhnya? Kalau diterapkan piket 12 jam, artinya mereka kerja 14 jam termasuk perjalanan,” jelasnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyinggung pentingnya mempertimbangkan aturan ketenagakerjaan dalam penugasan Linmas.
“Silakan pak kasat membuat aturan sesuai kebijakan, tapi kami tetap mengedepankan kemanusiaan,” paparnya. (IMR/WB)
