CIKARANG PUSAT – Carwinda, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, menegaskan urgensi transformasi pola pikir aparatur sipil negara (ASN) guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui pelayanan publik yang optimal serta penyelenggaraan pemerintahan yang patuh terhadap regulasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memimpin apel pagi ASN di halaman Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (11/05/2026).
Dalam arahannya, Carwinda mengungkapkan bahwa dirinya diberi amanat sebagai Plh Sekda selama satu minggu untuk memastikan kelancaran roda administrasi pemerintahan selama masa penugasan tersebut.
“Syukur alhamdulillah, selama sepekan ini proses surat-menyurat semoga tidak ada kendala, dan insya Allah besok Pak Sekda sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa,” ujarnya.
Carwinda juga menyoroti pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya terhadap operasional kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai kondisi ini perlu segera direspons dengan penyesuaian anggaran operasional oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Perlu ada langkah-langkah penyesuaian menyangkut belanja operasional, karena banyak kegiatan yang menggunakan kendaraan dinas sementara biaya BBM saat ini tidak lagi sejalan dengan alokasi anggaran yang tersedia,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih teliti dalam menindaklanjuti berbagai surat edaran dan kebijakan yang dikeluarkan Bupati Bekasi, termasuk terkait standar biaya dan standar harga.
Lebih lanjut, Carwinda menekankan bahwa inti dari kehadiran pemerintah adalah memberikan kemudahan dan pelayanan kepada rakyat. Menurutnya, paradigma tata kelola pemerintahan kini telah beralih dari sekadar good governance menuju trust based governance, yakni pemerintahan yang berbasis pada kepercayaan publik.
“Keberlanjutan pemerintahan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat percaya kepada pemerintah. Kuncinya ada pada layanan yang maksimal,” tegasnya.
Ia menilai bahwa setiap ASN wajib menyadari tugas pokok birokrasi adalah melayani masyarakat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah, lanjutnya, menjalankan dua fungsi utama, yaitu menyediakan kepentingan publik (public good) serta melaksanakan regulasi publik (public regulation).
Karena itu, Carwinda meminta seluruh ASN menjadikan aturan sebagai fondasi utama dalam bekerja dan mengambil keputusan.
“Jika birokrasi berpijak pada aturan, maka kita adalah pembuat aturan sekaligus pelaksana aturan itu sendiri,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh publik, sehingga ASN dituntut untuk bekerja secara transparan dan akuntabel.
“Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya terbuka. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalankan pekerjaan dengan benar sesuai ketentuan,” ujar Carwinda.
Mengakhiri arahannya, Carwinda mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan reformasi pola pikir birokrasi dan kembali ke jati diri aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
“Momentum dari berbagai peristiwa yang terjadi saat ini hendaknya menjadi kesempatan bagi kita semua untuk introspeksi dan memperbaiki diri,” pungkasnya. (war)
