BEKASI TIMUR – Realisasi sejumlah proyek pembangunan di Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025 mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Bekasi. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pembangunan masih jauh dari harapan.
Yenny menjelaskan, keterlambatan terjadi akibat proses lelang yang berjalan lambat serta adanya perubahan mekanisme dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung pada lambannya serapan anggaran maupun pelaksanaan proyek di lapangan.
“Dinas menyampaikan bahwa proses lelang dan perubahan mekanisme membuat semuanya terlambat. Intinya ada sistem baru yang cukup mempengaruhi jadwal,” ujar Yenny, Rabu (19/11/2025).
Berdasarkan laporan terakhir yang diterima Komisi II, progres pembangunan Kota Bekasi baru mencapai sekitar 50 persen. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapatkan pembaruan resmi mengenai perkembangan terbaru dari dinas.
“Disebutkan kemarin progres sudah 50 persen. Tetapi kami masih menunggu update berikutnya. Mereka memastikan bahwa seluruh pekerjaan bisa selesai 100 persen pada Desember nanti,” terangnya.
Yenny juga menegaskan bahwa persoalan pembangunan tidak berhenti sekadar pada penyelesaian fisik. Ia menyoroti pentingnya masa perawatan atau maintenance pascapekerjaan yang biasanya berlangsung hingga tiga bulan.
“Pekerjaan fisik bisa selesai, tetapi perawatan juga harus masuk perhitungan. Itu belum dibahas lebih jauh. Saat ini kami fokus mengejar pencapaian target penyelesaian,” jelasnya.
Meski sejumlah kendala masih menjadi tantangan, dinas terkait, menurut Yenny, tetap optimistis dapat menuntaskan seluruh proyek dan mencapai serapan anggaran maksimal pada 2025.
“Mereka optimis. Disampaikan bahwa 100 persen anggaran 2025 bisa terserap,” katanya.
Terakhir, Yenny menegaskan bahwa Komisi II DPRD akan mendorong evaluasi jika target realisasi tidak tercapai. Evaluasi tersebut, menurutnya, dapat menyasar dinas terkait hingga kepada kepala dinas.
“Kalau memang target tidak tercapai, Komisi II akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap dinas terkait, termasuk kepala dinasnya,” tegas dia. (war)
