JATI ASIH – Penyebaran perilaku penyimpangan seksual yang dikenal dengan istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) disebut tengah marak terjadi di Kota Bekasi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi mengungkapkan, jumlah warga yang mengaku sebagai LGBT di wilayah tersebut kini mencapai sekitar 6.000 orang.
Menanggapi kondisi itu, DPRD Kota Bekasi mengambil langkah aktif dengan menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosranperda) yang ditujukan untuk menjadi landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi, menegaskan bahwa perilaku penyimpangan seksual merupakan penyakit sosial yang tidak kasat mata, sehingga perlu diminimalisir mulai dari lingkungan terdekat.
“Kami DPRD Kota Bekasi sedang melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tahun 2026 terkait Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dan Perilaku Seksual Berisiko,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).
Ahmadi menambahkan, aturan tersebut penting untuk segera diwujudkan sebagai Perda agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih sistematis.
“Dalam aturan yang sedang dirancang, tidak ada hukuman bagi individu yang mengaku sebagai LGBT. Namun, pencegahan harus dilakukan agar jumlahnya tidak terus bertambah di Kota Bekasi,” katanya.
Sementara, Ketua Tim Kerja P2PTM dan Keswa (Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa) Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Harimurti Sumpawati mengapresiasi langkah pemerintah legislatif dalam hal pencegahan penyakit penyimpangan seksual.
“Kalau ada perilaku penyimpangan seksual akan mengakibatkan penularan penyakit seksual. Saya pun memberikan saran supaya didalam peraturan daerah (perda) jangan hanya fokus membahas soal LGBT, melainkan perilaku penyimpangan seksual nya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Harimurti Sumpawati berharap DPRD Kota Bekasi juga ikut serta melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi.
“Untuk saat ini dinas yang dilibatkan hanya Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A), maka dari itu saya memberikan saran supaya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) ikut dilibatkan sebagai pembatasan informasi terkait pornografi supaya tidak mudah di akses oleh anak-anak,” tandasnya. (@nt)
