BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti buruknya pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Ia menyebut, pengelolaan tempat pembuangan akhir tersebut kini mendapat “rapor merah” dari masyarakat dan penggiat lingkungan.
Dalam rapat paripurna, Kamis (30/10/2025), Latu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan yang menilai pengelolaan sampah di Bantar Gebang dan Sumur Batu belum maksimal.
“Masukan dari masyarakat memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” kata Latu.
Politisi PKS ini menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, terlebih saat ini tengah berlangsung negosiasi ulang perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.
“Komisi II akan memastikan masukan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Latu menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan ekologis bagi warga sekitar Bantar Gebang yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas pengelolaan sampah.
“Warga Bantar Gebang ikut menanggung beban dari pengelolaan sampah. Sudah saatnya keadilan lingkungan ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.
Ia berharap, Pemkot Bekasi bisa lebih serius memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan bagi warga sekitar. (sp/pr)
