BEKASI TIMUR – Rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi baru bisa direalisasikan pada 2028 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, usai rapat pansus, Kamis (12/11/2026).
Bambang mengatakan, meski secara kajian daerah dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencana tersebut sudah dinyatakan sesuai, Pemkot Bekasi masih harus menunggu persetujuan dari kementerian terkait sebelum penggabungan dilakukan.
“Secara konsep dan pemetaan urusan, usulan penggabungan ini sudah sesuai aturan dan mendapat lampu hijau dari provinsi. Namun, kita tetap harus menunggu persetujuan resmi dari kementerian agar tidak berdampak pada penyaluran dana transfer maupun program pusat di daerah,” ujarnya.
Nantinya, kedua dinas tersebut akan dilebur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB).
Dalam rancangan struktur organisasi, dinas baru itu akan memiliki satu sekretariat dan lima bidang teknis. Meski berada dalam satu dinas, pembagian tugas untuk urusan perlindungan perempuan dan anak tetap disiapkan secara jelas, begitu juga dengan pelayanan keluarga berencana dan pengendalian penduduk.
Politisi PKS ini mengingatkan agar penggabungan tersebut tidak sekadar menjadi penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan sebelum peleburan dilakukan. Mulai dari pembagian tugas antarbidang, penempatan pegawai sesuai kompetensi, hingga mengantisipasi tumpang tindih kewenangan dan penumpukan beban kerja.
“Jangan sampai setelah digabung justru muncul persoalan baru. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak maupun program KB harus tetap berjalan maksimal. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pansus 13 akan terus mengawal persiapan menuju penerapan pada 2028. Termasuk memastikan integrasi data keluarga, penataan aset, serta kesiapan sumber daya manusia agar proses peralihan berjalan lancar.
“Masih ada waktu untuk mempersiapkan semuanya. Kami ingin ketika dinas ini resmi bergabung, seluruh perangkatnya sudah siap dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan,” tandasnya. (@nt)
