BEKASI SELATAN – Dalam momen peringatan Hari Guru Nasional, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadirkan sebuah terobosan kebijakan. Lebih dari seratus guru honorer di kota ini resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk posisi paruh waktu.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk apresiasi konkret terhadap pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi muda Bekasi, sekaligus menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan para pendidik yang selama ini mengabdi di garis depan dengan sumber daya terbatas.
“Kebijakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk memihak pada perjuangan bapak dan ibu guru. Mereka telah membuktikan dedikasi tanpa memedulikan status. Kini, giliran kami memberikan kepastian, perlindungan, dan penghargaan yang setimpal,” tegas Tri Adhianto, Selasa (25/11/2025).
Ia menekankan bahwa manfaat dari pengangkatan status ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup pemberian akses jaminan sosial serta berbagai hak lain yang mendukung peningkatan profesionalisme para pendidik.
“Dengan menjadi PPPK paruh waktu, para guru mendapatkan landasan yang lebih kuat untuk berkembang dan pada akhirnya mampu menghadirkan proses belajar-mengajar yang lebih optimal bagi siswa,” imbuhnya.
Keberhasilan program pengangkatan guru PPPK paruh waktu ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, serta dukungan akademis dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). PERGUNU berperan aktif dengan menyusun kajian komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan guru honorer, yang menjadi pijakan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
Kedua instansi, Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Bekasi, menyatakan kesiapan penuh untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan lancar dan efektif. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan status tenaga pendidik honorer di Kota Bekasi secara bertahap. (war)
