BEKASI TIMUR – Kinerja infrastruktur pengendali banjir berupa polder di Kota Bekasi dinilai belum optimal. Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi II, yang menilai kapasitas sejumlah polder belum mampu mengantisipasi lonjakan debit air saat musim hujan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah, mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pembangunan polder. Menurut dia, kajian teknis harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan ahli di bidang tata air.
“Ini memang perlu menjadi evaluasi. Kajian harus benar-benar dilakukan oleh ahli tata air, sehingga dalam proses pembentukan polder dilakukan secara komprehensif,” kata Saifuddaulah, Selasa (24/3/2026).
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan polder seharusnya dikomunikasikan sejak awal kepada DPRD. Hal itu penting agar fungsi pengawasan berjalan optimal serta tercipta sinkronisasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Memang ranahnya di eksekutif, tetapi dalam fungsi pengawasan DPRD harus dilibatkan supaya ada sinkronisasi. Dengan begitu, jika ada kekeliruan, prosesnya sudah melibatkan dewan sejak awal,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek pelaksanaan proyek, termasuk kualifikasi pihak ketiga yang terlibat. Saifuddaulah menekankan pentingnya kejelasan standar klasifikasi serta spesifikasi teknis dalam setiap proyek polder.
“Harus ada klasifikasi yang jelas dan standar pelaksanaan yang terukur. Saat SPK diterbitkan, spesifikasi teknisnya juga harus transparan dan diketahui oleh DPRD,” katanya.
Ia juga mengkritisi minimnya transparansi di lapangan. Menurut dia, masih banyak proyek yang tidak dilengkapi papan informasi terkait anggaran dan detail pekerjaan.
“Sering kali di lapangan tidak ada papan informasi proyek. Padahal itu bentuk transparansi. Harusnya dicantumkan dalam surat penunjukan pekerjaan kepada pihak ketiga,” ucapnya. (wr/ads)
