JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Namo, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di lingkungan TNI. Andina mendesak investigasi transparan dan evaluasi menyeluruh di seluruh satuan militer untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran individual, melainkan mencerminkan masalah struktural yang memerlukan penanganan serius. Ia menyinggung insiden di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, NTT, sebagai bukti perlunya perbaikan sistem pengawasan dan doktrin internal TNI.
“Kita harus memutus mata rantai perundungan dan budaya kekerasan dengan menjatuhkan sanksi tegas dan transparan. Tidak boleh ada lagi impunitas bagi pelaku,” tegas Andina dalam pernyataannya, Minggu (10/8/2025).
Ia menuntut proses hukum yang adil, baik melalui peradilan militer maupun pidana umum, bagi pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky. “Setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab tanpa perlindungan institusi. Keadilan harus ditegakkan demi korban dan martabat TNI,” tegasnya.
Andina juga mendesak evaluasi rantai komando di batalion terkait dan mendorong penyelidikan terbuka untuk memulihkan kepercayaan publik. “Kodam IX/Udayana harus bekerja transparan. Akuntabilitas adalah kunci,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengkritik praktik kekerasan yang sering dibenarkan sebagai “pendisiplinan”. “TNI harus profesional dan tangguh tanpa mengorbankan nyawa anggotanya. Konsep pembinaan prajurit perlu direvisi sesuai tuntutan zaman,” papar legislator dari Dapil Kalimantan Tengah itu.
Sebagai solusi, Andina mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk memantau pembinaan prajurit. “Supervisi ketat dan mekanisme pengawasan independen diperlukan agar tragedi seperti ini tidak terulang,” tandasnya. (rdn)
