JATISAMPURNA – Isu pengawasan orang asing disebut strategis, tapi sosialisasinya selesai dalam 30 menit.
Itulah yang terjadi di Aula Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Selasa (7/10/2026). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi menggelar sosialisasi bertajuk “Penguatan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Mencegah Konflik dan Menjaga Kondusifitas Wilayah”.
Di atas kertas, temanya berat. Di lapangan, pelaksanaannya ringan.
Kegiatan yang seharusnya mulai pukul 09.00 WIB baru dimulai 09.30 dan sudah bubar pukul 10.14 WIB. Tidak sampai satu jam. Tanpa dialog mendalam, tanpa simulasi lapor WNA, tanpa kontak Tim PORA atau Imigrasi yang dibagikan.
Lebih ironis, Lurah Jatiraden sebagai tuan rumah tak terlihat di lokasi. Unsur TNI dan Polri wilayah juga absen. Peserta hanya Pamor, Linmas, dan beberapa Ketua RT/RW yang duduk menghadap spanduk raksasa.
Padahal Jatisampurna bukan kelurahan biasa. Ini wilayah perbatasan langsung Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor, dipenuhi klaster elit, apartemen, dan ratusan kos-kosan yang rawan jadi kantong tinggal WNA.
Kasubid Penanganan Konflik Kesbangpol, Muhammad Zainudin, tetap bicara normatif.l
“RT adalah mata dan telinga pertama pemerintah. Jangan sampai ada orang asing tinggal tanpa data jelas,” katanya.
Kalimat itu terdengar benar. Tapi bagaimana RT bisa jadi mata dan telinga jika pembekalannya hanya 30 menit?
Warga pun menyindir
“Untuk hal sepenting ini kok acaranya kilat? Datang, duduk, dengar, selesai. Kesannya cuma gugurkan anggaran,” kata seorang peserta.
Jika pengawasan orang asing dianggap penting untuk mencegah konflik, seharusnya Kesbangpol hadir dengan serius: libatkan Lurah, Camat, Imigrasi, dan BIN. Beri pelatihan, bukan sekadar ceramah kilat.
Kalau tidak, slogan “Menjaga Kondusifitas Wilayah” hanya akan jadi tulisan indah di spanduk yang habis acara dilipat lagi dan disimpan di gudang kelurahan. (¥ud)
