Prestasi ini sekaligus jadi tamparan bagi OPD dan kecamatan lain yang masih setengah hati menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BEKASI UTARA – Di tengah sorotan buruknya transparansi di sejumlah wilayah, Kecamatan Bekasi Utara justru jadi pembeda. Kecamatan ini resmi meraih Peringkat I Kategori Kecamatan Terbaik dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana se-Kota Bekasi Tahun 2026.
Penghargaan ini bukan kaleng-kaleng. Ditetapkan langsung lewat Piagam Penghargaan Wali Kota Bekasi Nomor 400.14.14/KEP.455-DISKOMINFOSTANDI/IX/2026 tertanggal 29 September 2026 yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Oktober 2026.
Bekasi Utara unggul telak karena lolos dua tahapan seleksi ketat yang menjatuhkan banyak kecamatan lain:
1. Tahap Administrasi: Dinilai super detail kelengkapan dokumen, portal layanan informasi aktif atau tidak, kecepatan merespons permohonan informasi warga, hingga Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang wajib ada.
2. Tahap Adu Gagasan & Inovasi: Sekcam Bekasi Utara tampil langsung memaparkan program dan inovasi PPID. Bukan sekadar teori, tapi pembuktian sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan bisa diakses warga secara real-time.
Hasilnya, Bekasi Utara dinilai paling transparan, akuntabel, inovatif, dan informatif se-Kota Bekasi.
Sekretaris Camat Bekasi Utara, Ahmad Apandi, menegaskan kemenangan ini bukan kebetulan:
> “Keterbukaan informasi itu bukan sekadar kewajiban regulasi. Ini soal membangun kepercayaan masyarakat. Kalau informasi ditutup-tutupi, bagaimana warga mau partisipasi membangun wilayah? Alhamdulillah, ini kerja keras seluruh tim PPID Kecamatan Bekasi Utara,” tegas Ahmad Apandi.
Prestasi ini sekaligus jadi tamparan bagi OPD dan kecamatan lain yang masih setengah hati menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bekasi Utara membuktikan tata kelola transparan itu bisa diwujudkan, bukan hanya jargon di atas kertas.
Monev KIP ini diharapkan menjadi standar keras bagi seluruh Badan Publik di Pemkot Bekasi: informasi harus terbuka, cepat, dan bisa diakses warga – bukan dipersulit. (¥ud)
