BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi Sarwin Edi Saputra mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pendirian universitas negeri di Kota Bekasi. Menurut dia, kota dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hampir Rp 7 triliun seharusnya sudah memiliki perguruan tinggi negeri.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp 7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” kata Sarwin, Jumat (13/3/2026).
Sarwin menilai keberadaan universitas negeri di Kota Bekasi menjadi kebutuhan mendesak. Hal itu mengingat status Bekasi sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar.
Selama ini, kata dia, banyak lulusan SMA di Kota Bekasi yang harus melanjutkan pendidikan tinggi ke daerah lain karena tidak tersedianya perguruan tinggi negeri di wilayah tersebut.
“Warga kita yang baru lulus SMA harus kuliah di daerah lain yang punya fakultas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta, dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi itu juga menyebut sejumlah lokasi yang dinilai strategis untuk pembangunan kampus negeri. Di antaranya kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi serta area Summarecon yang masih memiliki lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum).
Menurut dia, lahan fasos dan fasum di kawasan tersebut dapat diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Bekasi.
“Dulu pernah ada wacana kampus swasta diubah menjadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” kata dia.
Sarwin mengatakan DPRD Kota Bekasi telah beberapa kali mengingatkan pentingnya kehadiran universitas negeri di kota tersebut. Aspirasi itu disampaikan melalui rapat paripurna hingga pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia berharap pada periode 2024–2029 sudah ada langkah konkret untuk mewujudkan rencana tersebut, setidaknya dimulai dengan pembebasan lahan.
“Ini sudah berapa periode dari kepemimpinan sebelumnya. Minimal di periode 2024–2029 ini harus ada. Kalau tidak sempat membangun gedung, minimal pembebasan lahannya dulu,” ucap Sarwin.
Menurut dia, sejumlah kota lain dengan APBD yang lebih kecil dari Kota Bekasi telah memiliki universitas negeri. Karena itu, Bekasi dinilai tidak memiliki alasan untuk menunda pembangunan kampus negeri.
“Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare. Yang terpenting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” katanya. (wr/ads)
