JATISAMPURNA – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu di Kota Bekasi tahun 2026 memunculkan kejanggalan. Bantuan yang sama, tapi teknisnya berbeda. Ada dugaan pemotongan Rp500 ribu untuk biaya administrasi.
Kejanggalan ini terjadi di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna. Di satu kelurahan ada 2 skema Rutilahu dengan anggaran berbeda.
Bantuan Rp20 Juta, Cair Rp19,5 Juta
Skema pertama melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kota Bekasi. Besaran bantuan Rp20 juta per unit.
Namun saat sosialisasi di kantor kelurahan, Rabu 5 Agustus 2026, Tim Fasilitator Lapangan atau TFL menyampaikan ada pemotongan.
“Kami diberitahu TFL, nanti ada potongan biaya administrasi Rp500 ribu,” kata salah satu warga penerima di Jatirangga, Senin 10 Agustus 2026.
Dengan begitu, dana yang diterima warga hanya Rp19,5 juta per unit.
Skema Kelurahan Tak Ada Potongan
Sementara skema kedua lewat anggaran APBD Kelurahan Jatirangga. Nilainya sama, peruntukannya sama, untuk perbaikan Rutilahu.
Bedanya, di program kelurahan tidak ada pemotongan biaya administrasi sepeser pun. Dana Rp20 juta cair utuh ke penerima.
“Padahal sama-sama program Rutilahu, sama-sama APBD. Kok yang satu dipotong, yang satu tidak? Kami bingung,” ujar warga tersebut.
Warga Minta Kejelasan
Perbedaan teknis ini memunculkan tanda tanya di kalangan penerima manfaat. Warga meminta Disperkimtan Kota Bekasi menjelaskan dasar hukum dan rincian penggunaan potongan Rp500 ribu tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disperkimtan dan TFL belum memberikan keterangan resmi.
Program Rutilahu bertujuan membantu warga miskin memperbaiki rumahnya. Jika ada pemotongan, dikhawatirkan mengurangi kualitas perbaikan yang diterima. (¥ud)
