JATISAMPURNA – Program RW Bekasi Keren (Lingkar Beken) Pemkot Bekasi menggelontorkan hibah Rp100 juta per RW per tahun. Di atas kertas terlihat besar. Di lapangan, RW di Kecamatan Jatisampurna menjerit: tidak cukup.
Dana Rp100 juta itu harus menutup 4 sektor sekaligus:
1. Infrastruktur: jalan lingkungan, drainase, taman
2. Lembaga: alat kerja bakti, CCTV, sound system
3. Kesehatan & Ibadah: Posyandu, AC masjid, karpet
4. Kebersihan: tong sampah 120 liter
Fakta: infrastruktur saja butuh ratusan juta. Drainase satu gang bisa habis Rp70 juta. Sisanya untuk apa?
Suara RW Jatisampurna:
“Rp100 juta untuk semua bidang itu minim sekali. Mau bangun jalan, CCTV, Posyandu, dan beli tong sampah, jelas kurang. Akhirnya tidak maksimal semua,” keluh Ketua RW di Jatisampurna.
“Dua tahun berjalan, banyak RW tidak belanjakan tong sampah 120 liter karena dananya lebih mendesak untuk infrastruktur yang rusak. Tapi kalau tidak belanja tong, syarat Bank Sampah tidak terpenuhi,” ujar Ketua RW lainnya.
Syarat Wajib Jadi Batu Sandungan
Pemkot kunci pencairan dengan syarat inovasi pengelolaan sampah:
WAJIB bentuk Bank Sampah aktif terintegrasi Bank Sampah Induk Patriot, WAJIB pilah sampah dari rumah, WAJIB kumpulkan minyak jelantah.
Tanpa itu, dana dianggap gagal. Ironisnya, sebagian besar RW di Bekasi belum punya Bank Sampah. Jangankan yang aktif, yang terdaftar saja belum ada.
Akibatnya, alur sampah tetap sama: campur di hulu, buang ke hilir. Beban TPA Sumur Batu milik Pemkot Bekasi yang sudah overload makin berat.
“Kami disuruh aktifkan Bank Sampah, tapi anggaran Bank Sampah tidak ada pos khusus. Tong sampah saja belum terbeli karena anggaran minim, bagaimana mau urus pilah sampah dan jelantah?” tegas RW lainnya.
Program Lingkar Beken niatnya baik, tapi formulanya timpang. Dana minim dipaksa menutup semua kebutuhan, ditambah syarat berat Bank Sampah tanpa sarana.
Jika Pemkot tidak menambah anggaran atau memisahkan anggaran Bank Sampah dari Rp100 juta, program ini hanya akan jadi seremonial tahunan yang mengendap di laporan. (¥ud)
