BEKASI TIMUR – Memasuki triwulan III 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi telah mencapai 65,16 persen
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, M. Solikhin, mengatakan capaian tersebut berasal dari sejumlah jenis pajak daerah. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang realisasinya relatif rendah, terutama pajak reklame dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Posisi sekarang PAD di 65,16 persen. Kalau dari 11 pajak ini, yang masih kecil itu pajak reklame sekitar 61,56 persen. Kalau untuk pajak air tanah tercapai 119,4 persen, lebih tinggi dari target,” ujar Solikhin, Kamis (17/9/2026).
Sementara itu, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar 73,55 persen. Adapun BPHTB berada di angka 39,58 persen.
Menurut Solikhin, capaian BPHTB turut dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli properti.
“BPHTB ini kan terkait dengan kondisi masyarakat, membeli properti, ya, di 39,58 persen,” katanya.
Untuk sejumlah sektor pajak lainnya, realisasinya menunjukkan capaian yang lebih tinggi. Pajak makanan dan minuman mencapai 78,97 persen, pajak jasa hotel 70,56 persen, dan pajak jasa parkir sebesar 76,68 persen.
Kemudian, pajak kesenian dan hiburan tercatat 75,11 persen, sementara pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik mencapai 78,37 persen.
Untuk penerimaan dari opsen, realisasi Opsen PKB mencapai 61,82 persen, sedangkan Opsen BBNKB berada di angka 59,24 persen.
Dirinya menyebut pajak reklame dan BPHTB menjadi dua sektor yang masih perlu mendapat perhatian. Khusus BPHTB, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan penerimaannya karena sangat bergantung pada aktivitas transaksi properti di masyarakat.
“Memang sepertinya yang agak kurang di reklame sama BPHTB. Yang ini kan terkait orang transaksi jual beli properti,” imbuhnya.
Sementara untuk meningkatkan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, Bapenda Kota Bekasi melakukan upaya penelusuran bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Kegiatan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan pabrik, tempat-tempat umum, hingga pusat perbelanjaan.
“Upaya yang kita lakukan, contohnya PKB-BBNKB ini kita penelusuran dengan Samsat melakukan operasi bareng. Ada yang di pabrik, di tempat-tempat umum, di mal. Itu bareng kita melakukan operasi gabungan dengan Samsat,” jelasnya.
Sedangkan untuk BPHTB, Bapenda mengakui pencapaiannya sangat dipengaruhi kondisi transaksi properti dan daya beli masyarakat.
“Untuk BPHTB ini karena memang yang agak di luar kontrol kita, karena terkait jualan properti. Mungkin ada kaitannya dengan daya beli masyarakat, yang sedikit kurang bagus,” tandasnya. (@nt)
