JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi resmi memperbarui perjanjian kerja sama pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk lima tahun ke depan. Dalam kesepakatan tersebut, dana kompensasi yang dialokasikan mencapai Rp362 miliar.
Penandatanganan pembaruan kerja sama dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses pembahasan hingga penandatanganan berjalan lancar.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati, terutama terkait dana kompensasi bagi masyarakat yang terdampak keberadaan TPST Bantargebang di Kota Bekasi.
“Apa yang sudah disepakati dalam penandatanganan tersebut tentunya harus dipenuhi, terutama oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kami akan berusaha agar semuanya terpenuhi tepat waktu,” ujar Pramono.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, dana kompensasi sebesar Rp362 miliar tersebut diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan masyarakat selama lima tahun mendatang.
Menurut Tri, alokasi anggaran itu menjadi salah satu upaya untuk menekan dampak keberadaan TPST Bantargebang terhadap kehidupan warga di wilayah sekitarnya.
“Dalam rangka memastikan Bantargebang tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, yang disepakati untuk lima tahun ke depan kurang lebih sekitar Rp362 miliar,” kata Tri.
Ia menjelaskan, pemanfaatan dana tersebut mencakup bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga perbaikan lingkungan.
“Dana itu mencakup dana sosial, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur kesehatan dan perbaikan lingkungan,” tandasnya. (@nt)
