BEKASI TIMUR – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan flyover dan penataan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line jurusan Cikarang pada 27 April 2026.
Menurut Sudjatmiko, insiden tragis tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan persoalan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan di kawasan Bekasi.
“Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujar Sudjatmiko saat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (22/05/26).
Berdasarkan kronologi yang dihimpun dari sejumlah laporan media dan keterangan resmi, kecelakaan bermula ketika sebuah kendaraan taksi mengalami insiden di jalur perlintasan dekat Bekasi Timur sehingga mengganggu operasional KRL. Dalam kondisi jalur terganggu tersebut, KRL yang berhenti kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.
Data terbaru menyebutkan insiden tersebut menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan korban luka, serta menyebabkan lumpuhnya perjalanan kereta lintas Bekasi–Cikarang selama proses evakuasi berlangsung.
Sudjatmiko menilai, kepadatan lalu lintas kendaraan dan tingginya frekuensi perjalanan kereta di lintas Bekasi membuat keberadaan perlintasan sebidang menjadi risiko serius bagi keselamatan publik. Ia menegaskan Komisi V DPR RI akan mendorong dukungan anggaran dan pengawalan kebijakan agar pembangunan flyover maupun underpass di titik-titik rawan dapat diprioritaskan dalam program nasional transportasi.
“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya. Bekasi adalah salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara,” tegasnya.
Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan, koordinasi pengamanan perlintasan, serta percepatan eliminasi perlintasan sebidang sebagaimana amanat keselamatan transportasi nasional.
Selain itu, Sudjatmiko mengapresiasi kerja cepat Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, serta petugas PT KAI yang melakukan proses evakuasi korban dalam waktu singkat di tengah kondisi yang sangat sulit.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan menjadikan tragedi Bekasi sebagai momentum evaluasi nasional terhadap keselamatan transportasi perkeretaapian, khususnya di kawasan urban dengan kepadatan tinggi seperti Jabodetabek.
“Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi serupa tidak terulang,” tandasnya. (@nt)
