JATISAMPURNA – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penilaian Lapangan Lomba Kelurahan Layak Anak (Kelana) Tahun 2026 menyambangi Kantor Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (21/10/2026).
Kedatangan tim tersebut untuk menilai kelayakan fasilitas ramah anak, mulai dari lingkungan kantor kelurahan, sekolah, fasilitas umum, hingga tempat ibadah.
Penilaian dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Tampak hadir perwakilan DPPPA Kota Bekasi Kartika Sukmawati Lubis, Sekcam Jatisampurna mewakili Camat, Lurah Jatiranggon Dedy Suryadi Hidayat, PKK Kota Bekasi dan PKK Kelurahan, Kepala Puskesmas Jatiranggon, serta siswa-siswi perwakilan sekolah di wilayah Kelurahan Jatiranggon.
Jatiranggon Siap Jadi Kelurahan Layak Anak
Lurah Jatiranggon Dedy Suryadi Hidayat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim monev. Menurutnya, lomba Kelana bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak anak.
“Kami menyambut baik kedatangan Tim Kelana. Jatiranggon berkomitmen mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Semua unsur dari PKK, Puskesmas, sekolah, sampai tokoh masyarakat kami libatkan. Harapannya Jatiranggon bisa menjadi contoh kelurahan layak anak di Kota Bekasi,” ujar Dedy.
Ia menambahkan, sejumlah fasilitas pendukung telah disiapkan di kantor kelurahan maupun di lingkungan RW, seperti ruang bermain dan pojok baca anak.
Dari Ruang Laktasi Hingga Masjid Ramah Anak
Perwakilan DPPPA Kota Bekasi, Kartika Sukmawati Lubis, memaparkan sejumlah indikator penilaian Kelana.
Menurutnya, penilaian awal dilihat dari kelengkapan di kantor kelurahan, seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, pojok baca, serta ruangan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang harus aktif berjalan. Kebersihan dan kenyamanan ruang juga menjadi poin penilaian.
“Kelurahan juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi 2P, yaitu Pelopor dan Pelapor. Artinya masyarakat harus siaga apabila terjadi tindak kekerasan atau pelecehan terhadap anak sehingga bisa cepat ditangani,” jelasnya.
Tim juga menilai keberadaan Sekolah Ramah Anak mulai PAUD, SD, hingga SMP, serta taman bermain yang ramah anak. Taman tersebut harus bebas asap rokok, aman dari sisi permainan dan lingkungan, serta mengajarkan anak bermain bersama tanpa bullying dan kekerasan.
Indikator lain yang dinilai adalah pemanfaatan waktu luang anak melalui fasilitas olahraga, sentra seni dan budaya, pojok baca di tingkat RT/RW, dukungan Puskesmas Ramah Anak, hingga Masjid Ramah Anak.
“Masjid ramah anak juga kami nilai. Karena masih ada masjid yang kurang nyaman jika ada anak-anak ikut sholat. Padahal anak harus didampingi ibadahnya sejak dini. Jadi fasilitas tempat ibadah juga harus ramah anak,” tegasnya.
Ia menekankan, semua indikator tersebut bermuara pada satu tujuan yakni pemenuhan hak-hak anak sesuai amanat undang-undang.
Kegiatan monitoring ditutup dengan foto bersama tim penilai, aparatur kelurahan, PKK, tenaga kesehatan, dan para siswa perwakilan sekolah di Kelurahan Jatiranggon. (¥ud)
