BEKASI – Pasca penandatanganan keputusan DPRD terkait penugasan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna pada 31 Maret 2026, seluruh komisi di DPRD Kota Bekasi langsung bergerak cepat menjalankan fungsi pengawasan.
Langkah ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan uji petik dan peninjauan lapangan guna memastikan kesesuaian antara laporan dalam dokumen LKPJ dengan realisasi fisik serta serapan anggaran di lapangan.
Rangkaian pengawasan dimulai pada Rabu, 8 April 2026. Komisi III yang dipimpin H. Arif Rahman Hakim, S.H., melakukan peninjauan terhadap fasilitas kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fokus utama pengawasan ini adalah mengevaluasi capaian pendapatan tahun 2025 serta melakukan dialog dengan jajaran direksi untuk mendorong optimalisasi pelayanan publik.
Di hari yang sama, Komisi IV di bawah kepemimpinan Adelia, S.H., M.M., melaksanakan uji petik di RSUD Chasbullah Abdulmadjid. Peninjauan tersebut menitikberatkan pada kualitas layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana medis, serta efektivitas penyerapan anggaran sektor kesehatan sepanjang 2025.
Memasuki pekan kedua April, tepatnya Senin, 13 April 2026, seluruh komisi secara serentak memperluas jangkauan pengawasan terhadap mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I melakukan pendalaman terhadap realisasi belanja OPD tahun 2025 dengan menggandeng Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Sementara itu, Komisi II meninjau progres pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Terkait ketidakhadiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Komisi II akan menjadwalkan ulang agenda pembahasan dalam waktu dekat.
Komisi IV kembali melanjutkan pengawasan secara intensif dengan mengunjungi tiga instansi strategis, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi menegaskan bahwa rangkaian uji petik ini merupakan bagian dari mandat konstitusional yang harus dijalankan secara detail dan menyeluruh.
“Kami tidak hanya menerima laporan di atas kertas. Penugasan komisi-komisi ini adalah instrumen kami untuk memastikan setiap rupiah APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bekasi,” ujarnya kepada awak media, Senin (13/4/2026).
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan bersikap tegas terhadap setiap temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan laporan administrasi.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi, tentu akan kami tindak lanjuti dengan rekomendasi yang konkret. Ini penting agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan program bisa lebih tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Politisi PKS ini menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konstruktif. DPRD hadir untuk memberikan masukan agar kinerja pemerintah daerah semakin baik dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Hasil dari seluruh rangkaian uji petik dan peninjauan lapangan tersebut nantinya akan dihimpun menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi ini akan menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur serta Menteri Dalam Negeri setelah Rapat Paripurna mendatang. (@nt)
