BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota Bekasi, melalui Inspektorat setempat, menggelar acara Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern pada Selasa (05/08/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Junaedi, serta Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.
Acara yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Kantor Wali Kota Bekasi ini diikuti oleh seluruh pejabat Eselon II, III, dan unsur strategis lainnya di lingkungan Pemkot Bekasi.
Dalam sambutannya, Tri Adhianto menekankan bahwa pengendalian intern merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Bekasi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten.
“Nilai SPIP, Indeks Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kota Bekasi terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP RI menyampaikan materi bertajuk ‘Menavigasi Tantangan Pembangunan Daerah di Era Ketidakpastian’. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika global, tekanan fiskal, hingga tuntutan masyarakat akan transparansi.
Menurutnya, pengendalian intern tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi sistem yang adaptif, terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, sistem ini juga harus berfungsi sebagai early warning system untuk mencegah penyimpangan, kecurangan, dan kegagalan program.
“Banyak program gagal bukan karena perencanaan yang buruk, tetapi karena lemahnya pengendalian sejak awal. SPIP yang kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momen penting dalam meningkatkan pemahaman seluruh jajaran Pemkot Bekasi tentang pentingnya pengendalian intern yang terintegrasi. Tri Adhianto berharap pembinaan ini dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif meningkatkan level SPIP ke level 3 dan menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja.
Dengan demikian, Kota Bekasi terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari korupsi. (*)
