BEKASI UTARA – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, punya cara tersendiri untuk memastikan aspirasi warga tidak sekadar masuk catatan saat reses. Melalui konsep Reses Rasa Musrenbang, ia ingin usulan pembangunan lingkungan disiapkan dengan benar agar bisa diperjuangkan dalam perencanaan anggaran daerah.
Konsep tersebut diterapkan Sardi saat menggelar reses di RW 17, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Minggu (11/10/2026). Dalam pertemuan bersama pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat itu, pembahasan tak hanya soal kebutuhan pembangunan, tetapi juga bagaimana usulan warga bisa masuk ke sistem perencanaan pemerintah daerah.
Sardi menegaskan, pembangunan lingkungan seharusnya tidak terus-menerus membebani masyarakat melalui iuran atau swadaya. Menurutnya, APBD harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum.
“Komitmen saya jelas, membangun tanpa swadaya. APBD kita besar, sehingga pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat harus terus kita perjuangkan agar warga tidak selalu dibebani iuran untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang kerap menjadi kendala adalah ketidaktepatan dalam mengajukan usulan pembangunan. Karena itu, melalui konsep Reses Rasa Musrenbang, Sardi turut memberikan pemahaman kepada pengurus lingkungan mengenai tata cara penginputan usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, setiap usulan harus menggunakan nomenklatur atau istilah program yang sesuai dengan ketentuan serta disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah. Dengan begitu, usulan tidak hanya tercatat, tetapi juga memiliki dasar yang jelas untuk dibahas dalam perencanaan pembangunan.
“Pengurus RT dan RW harus memahami bagaimana cara mengajukan usulan yang benar. Nomenklaturnya harus tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, supaya tidak terkendala saat masuk proses perencanaan,” ujarnya.
Sardi juga menegaskan bahwa penginputan usulan melalui SIPD tidak dipungut biaya. Ia memastikan DPRD siap mendampingi pengurus lingkungan agar aspirasi yang disampaikan dapat tercatat sesuai prosedur.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah kelanjutan pembangunan GOR Mini RW 17. Usulan tersebut perlu disesuaikan dengan nomenklatur program yang relevan dan ketentuan teknis yang berlaku. Begitu pula dengan perbaikan maupun pengaspalan jalan yang harus diajukan sesuai jenis pekerjaan dan kewenangan perangkat daerah terkait.
Pendampingan ini dilakukan agar usulan pembangunan warga dapat dipersiapkan sejak awal untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran murni tahun 2028.
Ia menilai, reses seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk membicarakan kebutuhan sekaligus mencari jalan keluar. Bukan sekadar mendengar keluhan, tetapi juga memastikan setiap aspirasi memiliki peluang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar.
“Reses harus menjadi ruang untuk mencari solusi, bukan sekadar menampung aspirasi. Kita ingin kebutuhan masyarakat diperjuangkan melalui mekanisme yang benar agar manfaat APBD dapat dirasakan secara nyata oleh warga,” tandasnya. (@nt)
