BEKASI TIMUR – Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) turun ke lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026). Sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) digeledah penyidik.
Sedikitnya tiga lokasi menjadi sasaran penggeledahan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi.
Aktivitas penyidik Kejagung mulai terlihat sejak Kamis pagi. Sejumlah pegawai Pemkot Bekasi mengaku melihat tim penyidik mendatangi beberapa kantor dan melakukan penggeledahan.
“Iya, dari pagi Kejagung melakukan penggeledahan. Sekarang masih di Bidang Kerja Sama,” kata seorang pegawai Pemkot Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Kedatangan tim Kejagung tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.
“Benar, ada giat penggeledahan di beberapa titik di Pemkot Bekasi,” kata Anang kepada awak media.
Meski membenarkan penggeledahan, Kejagung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar kegiatan tersebut.
Belum diketahui pula pihak yang tengah diperiksa, termasuk dokumen maupun barang bukti yang dicari penyidik dari sejumlah kantor tersebut.
Penggeledahan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai perkara yang tengah ditangani Kejagung. Terlebih, lokasi yang didatangi penyidik merupakan sejumlah unit kerja dengan tugas dan fungsi berbeda.
Bapenda berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pajak daerah. Sementara DLH menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
Adapun Bidang Kerja Sama Setda Kota Bekasi memiliki tugas yang berkaitan dengan fasilitasi dan pengelolaan kerja sama pemerintah daerah dengan berbagai pihak.
Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hubungan ketiga unit kerja tersebut dengan perkara yang sedang diselidiki Kejagung.
Nama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga menjadi perhatian setelah penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor Pemkot Bekasi. Meski demikian, belum ada keterangan dari Kejagung yang menyebut Tri Adhianto sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Karena itu, keterkaitan penggeledahan dengan pihak tertentu maupun perkara tertentu masih menunggu penjelasan resmi dari Kejagung.
Kejagung selanjutnya diharapkan menjelaskan konstruksi perkara, alasan pemilihan lokasi penggeledahan, serta barang bukti yang dicari dalam kegiatan tersebut. (@nt)
