BEKASI TIMUR – Maraknya kecelakaan yang melibatkan truk bertonase besar di Kota Bekasi membuat DPRD angkat bicara. Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) memperketat pengawasan dan mengatur jam operasional kendaraan berat.
Menurut Yenny, sejumlah kecelakaan di kawasan Medan Satria hingga jalur flyover menjadi peringatan bahwa pengawasan kendaraan berat harus segera dibenahi.
Persoalan tersebut juga sudah beberapa kali disampaikan DPRD kepada Dishub.
Ia menilai, truk bertonase besar bukan hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur karena beban kendaraan tidak selalu sesuai dengan kemampuan jalan.
“Sejak awal kami sudah menyoroti persoalan truk-truk bertonase besar ini dan sudah menyampaikan kepada Dishub agar dilakukan pengaturan. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, kendaraan berat juga bisa mengakibatkan kerusakan jalan,” ujar Yenny, Selasa (10/11/2026).
Legislator PSI ini meminta pemerintah tidak hanya mengatur batas tonase, tetapi juga menetapkan jam operasional secara jelas. Dengan begitu, kendaraan berat tidak bebas melintas di tengah padatnya aktivitas masyarakat.
“Yang penting harus ada pengaturan tonase dan jam operasional, kapan truk-truk itu diperbolehkan masuk atau melintas. Itu yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanggung jawab keselamatan tidak boleh hanya dibebankan kepada sopir. Pengusaha dan pemilik kendaraan juga harus diawasi, terutama terkait kapasitas muatan, kelayakan armada dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
Selain itu, Yenny meminta Dishub memperketat pengawasan uji KIR agar berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari praktik pungutan liar. Ia juga mendorong koordinasi dengan kepolisian serta instansi terkait di bawah Kementerian Perhubungan.
Komisi II DPRD Kota Bekasi, lanjutnya, berencana kembali berkoordinasi dengan pimpinan untuk menjadwalkan pemanggilan Dishub guna membahas persoalan tersebut.
“Harapannya lalu lintas di Kota Bekasi semakin tertib. Petugas Dishub maupun kepolisian harus tegas menjalankan aturan. Jangan hanya sopir, pengusaha atau pemilik perusahaan yang terbukti melanggar juga harus ditindak,” tandasnya. (@nt)
