BEKASI TIMUR – Terpilihnya Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi mendapat sejumlah catatan dari anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu. Ia mengingatkan, jabatan strategis tersebut bukan sekadar posisi administratif, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam membenahi birokrasi dan menyelesaikan berbagai persoalan kota.
Kamil mengucapkan selamat kepada Solikhin yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam proses seleksi Sekda. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan yang menanti tidaklah ringan. Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari banjir, sampah, kemacetan hingga pelayanan publik, masih membutuhkan penanganan serius.
“Selamat kepada Pak Solikhin. Tapi pekerjaan rumahnya tidak sedikit. Masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang terpilih, tetapi ingin melihat bagaimana Sekda mampu bekerja dan menghadirkan solusi nyata atas persoalan yang selama ini dirasakan warga,” ujar Kamil, Senin (2/11/2026).
Legislator PKS yang akrab disapa Bang Kamil itu menilai, Sekda memiliki peran penting sebagai pengendali birokrasi. Karena itu, Solikhin dituntut mampu menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah keselamatan pengguna jalan, terutama masih beroperasinya kendaraan berat seperti truk dan bus pada jam-jam sibuk ketika aktivitas masyarakat sedang tinggi.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan dan jatuh korban. Harus ada penertiban, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten,” tegasnya.
Selain itu, Kamil meminta Sekda baru memberi perhatian serius terhadap persoalan banjir, sampah, kemacetan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa ditangani masing-masing dinas secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi lintas OPD yang kuat agar setiap program tidak berjalan sendiri tanpa hasil yang jelas.
“Persoalan Kota Bekasi ini saling berkaitan. Pak Sekda harus mampu menyatukan seluruh kekuatan birokrasi, memastikan setiap dinas bekerja sesuai tugasnya, dan mendorong penyelesaian masalah dengan target yang terukur,” katanya.
Kamil juga menyinggung pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas Solikhin dalam menjalankan tugas, terlebih adanya hubungan kekeluargaan antara Sekda terpilih dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Ia menegaskan, hubungan personal tidak boleh memengaruhi tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan sikap profesional dan kemampuan menjaga objektivitas dalam mengambil keputusan.
“Terlepas dari adanya hubungan saudara dengan Wali Kota, Pak Solikhin harus mampu membuktikan bahwa dirinya bekerja secara profesional dan berintegritas. Dalam pemerintahan, yang harus dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, bukan hubungan personal atau kekeluargaan,” ungkapnya.
Menurut Kamil, Sekda juga harus berani memberikan masukan kepada kepala daerah, mengevaluasi kinerja OPD, serta memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan.
“Justru di sinilah integritas seorang Sekda diuji. Jangan sampai kedekatan personal memengaruhi objektivitas dalam menjalankan pemerintahan. Sekda harus menjadi mitra profesional Wali Kota sekaligus memastikan birokrasi berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kamil berharap Solikhin segera melakukan konsolidasi birokrasi dan mengevaluasi kinerja seluruh OPD. Ia juga meminta agar setiap persoalan kota ditetapkan sebagai prioritas dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Baginya, keberhasilan seorang Sekda tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, kegiatan seremonial, maupun serapan anggaran. Hal terpenting adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Warga ingin merasakan kotanya semakin aman, tidak terus-menerus dihantui banjir, persoalan sampah tertangani, kemacetan berkurang, dan pelayanan publik semakin baik. Itu ukuran sederhana yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia memastikan DPRD Kota Bekasi siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan. Meski demikian, fungsi pengawasan legislatif tetap akan dijalankan untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat.
“Kami tentu siap bersinergi dan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi fungsi pengawasan DPRD juga akan tetap kami jalankan. Saatnya membuktikan kinerja, karena masyarakat Kota Bekasi menunggu solusi, bukan sekadar janji,” tandasnya. (@nt)
