Dinas Pendidikan Jabar Diminta Turun dan Buka RKAS
JATISAMPURNA – Viral di media sosial pesan penggalangan dana di SMAN 7 Kota Bekasi. Orang tua siswa diminta “patungan” untuk menutup kekurangan anggaran yang disebut mencapai Rp1.757.520.000.
Angka itu disebut dibagi ke 504 siswa kelas X. Rinciannya sekitar Rp3,4 juta per siswa. Dalam pesan tertulis, kontribusi disebut “sukarela” dengan pilihan Rp500 ribu, Rp1 juta, hingga Rp2 juta.
Jika sukarela kenapa ada penetapan nominal mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta per siswa. Alasannya, Dana BOS tidak mencukupi.
Pihak Sekolah Bilang Komite Sudah Dipanggil KCD
Pihak SMAN 7 Kota Bekasi melalui pesan whatsapp membenarkan bahwa persoalan yang menyeret nama Komite Sekolah saat ini sudah ditangani di tingkat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III atau KCD.
Dalam pesan singkatnya, Kepala Humas meminta agar klarifikasi terlebih dahulu ditujukan ke pihak Komite Sekolah. Ia juga menyatakan bahwa proses internal masih berjalan.
“Sedang proses bang di KCD…..sabar dulu…” dan “Insa allah bang…beliau sedang memproses ke KCD,” ujarnya, Kamis (27/8) lalu.
Namun hingga saat ini berita diturunkan, pihak SMAN 7 Kota Bekasi belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terbuka kepada media terkait dugaan yang beredar.
Publik Pertanyakan Transparansi
Ketua Umum IEMC, Ronald A Sinaga, mendesak persoalan ini dibuka terang-benderang.
“Kalau sumbangan sukarela, jangan ada angka patokan. Sukarela harus benar-benar sukarela. Bukan dibungkus tekanan sosial,” kata BroRon.
Ia mempertanyakan dasar angka Rp1,75 miliar itu. “Angka itu ada di RKAS atau tidak? Program apa? Sudah dialokasikan berapa lewat BOS? Siapa yang verifikasi?” ujarnya.
Menurut Permendikbud No 75/2016, Komite Sekolah hanya boleh menggalang “sumbangan”, bukan “pungutan”.
Penggalangan wajib lewat proposal, rekening bersama, dan laporan transparan. Pasal 12 aturan itu melarang Komite melakukan pungutan ke siswa atau orang tua.
Ombudsman RI juga menegaskan, jika penarikan bersifat wajib, mengikat, dan ada nominal, maka itu bukan sumbangan.
Dinas Pendidikan Diminta Audit
BroRon meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam.
“Dinas harus turun. Periksa RKAS, sumber kekurangan, proposal, rekening, sampai notulen rapat,” tegasnya.
Ia merujuk Permendikdasmen No 8/2026 yang berlaku sejak Februari 2026. Aturan itu mewajibkan pengelolaan Dana BOSP transparan dan akuntabel lewat ARKAS dan Dapodik.
“Jangan sampai ketika anggaran kurang, orang tua yang disuruh nutup. Lalu fungsi perencanaan anggaran untuk apa?” kata BroRon.
Ia menekankan, publik berhak bertanya karena ini menyangkut uang orang tua dan anggaran negara. “Kalau sesuai aturan, buka datanya. Kalau ada tekanan, jangan berlindung di balik kata ‘sukarela’,” pungkasnya.
Hingga berita ini tayang, SMAN 7 Bekasi, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan belum memberi klarifikasi resmi. (MP/¥d)
