JATISAMPURNA – Persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi H. Edi di RW 013, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kamis (8/10/2026).
Namun, aspirasi warga yang dihimpun H. Edi tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik. Sejumlah persoalan lain turut disampaikan masyarakat, mulai dari pengembangan UMKM, budi daya ikan, drainase, pengelolaan sampah hingga pelestarian budaya dan kearifan lokal.
H. Edi mengatakan, aspirasi terkait infrastruktur memang masih menjadi skala prioritas karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kalau infrastruktur memang masih menjadi skala prioritas. Tetapi aspirasi masyarakat tidak hanya soal infrastruktur. Ada juga UMKM, budi daya ikan, drainase, persoalan sampah, sampai dengan budaya dan kearifan lokal,” ujar H. Edi.
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut memiliki tingkat kepentingan masing-masing dan perlu diperhatikan secara proporsional. Sebab, persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan atau sarana fisik, tetapi juga menyangkut ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial warga.
Salah satu yang menjadi perhatian H. Edi adalah persoalan budaya dan kearifan lokal. Ia menilai, di tengah perkembangan Kota Bekasi yang semakin pesat, identitas budaya masyarakat jangan sampai ikut tergerus.
Karena itu, ia mendorong agar aspirasi mengenai pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak berhenti sebatas masukan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan di tingkat daerah.
“Perda kearifan lokal ini penting, karena budaya dan tradisi yang ada di masyarakat jangan sampai hilang tergerus perkembangan zaman,” katanya.
Politisi Golkar tersebut menjelaskan, keberadaan regulasi diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi upaya pelestarian budaya, tradisi, kesenian serta nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, pembangunan kota harus tetap berjalan, namun tidak berarti mengesampingkan karakter dan identitas masyarakat yang telah ada sejak lama.
Di sisi lain, aspirasi terkait UMKM dan budi daya ikan juga dinilai perlu mendapat perhatian. Kedua sektor tersebut, kata H. Edi, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara untuk persoalan drainase dan sampah, ia menilai perlu ada perhatian berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kenyamanan warga.
“Semua aspirasi ini tentunya akan kita tampung dan kita perjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD. Tidak semuanya bisa langsung direalisasikan, tetapi harus ada proses dan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin untuk bertemu masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lingkungan warga sekaligus menyerap kebutuhan yang nantinya dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Reses ini bukan hanya sekadar bertemu masyarakat, tetapi bagaimana aspirasi yang disampaikan warga bisa kita bawa dan perjuangkan melalui lembaga DPRD,” tandasnya. (@nt)
