![[Infografik: KIRI - KEMAJUAN Kabupaten Bekasi Raksasa Industri Asia Tenggara vs KANAN - REALITA Desa Burangkeng WC nya Kabupaten Bekasi - Tumpukan Sampah Menggunung - wartabekasi.id - Oktober 2026]](https://wartabekasi.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG_20261018_113605.jpg)
SETU – Kabupaten Bekasi berdiri megah sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Pusat ribuan industri besar dan sedang, pabrik otomotif, elektronik, tekstil, puluhan ribu UMKM, dan rumah bagi 23 Kecamatan, 7 Kelurahan, serta 180 Desa. Denyut ekonomi raksasa nasional ada di sini.
Namun di balik gemerlap pertumbuhan dan prestasi tersebut, ada satu sudut yang menanggung beban paling berat: Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.
Menjadi “tempat penampungan” jutaan ton sampah dari seluruh penjuru Kabupaten Bekasi, TPA Burangkeng kini tak hanya sekadar tempat pembuangan, melainkan simbol ketimpangan tata kelola lingkungan.
Infografik editorial wartabekasi.id edisi Oktober 2026 ini menggambarkan kontras itu secara telanjang.
Tumpukan Menggunung, Beban Jutaan Ton
Di lapangan, fakta yang dilihat warga lebih pahit dari infografik. Tumpukan sampah menggunung, truk sampah antri panjang setiap hari tanpa henti, excavator bekerja 24 jam, namun sampah tetap meluber.
Bau menyengat, pencemaran lingkungan, asap beracun dari pembakaran, dan air lindi yang mencemari sumur warga menjadi menu harian.
“Dampak terhadap Warga Burangkeng” bukan lagi jargon. Ini nyata.
Suara Warga Sekitar TPA: Kami Bukan Tempat Sampah
Tim wartabekasi.id menghimpun keluhan warga di sekitar TPA Burangkeng yang radius dampaknya kini meluas hingga ke Kecamatan Setu, Serang Baru, dan Cibarusah.
1. Warga Sekitar TPA Burangkeng (Setu):
“Kami yang tinggal di sekitar TPA ini sudah bertahun-tahun hirup bau busuk. Kalau angin kencang, bau sampai masuk ke rumah, ke masjid. Anak-anak sering batuk, gatal-gatal. Kami bukan anti pembangunan, tapi adilkah satu desa jadi tumbal untuk sampah se-Kabupaten?” ujar salah satu warga Burangkeng.
2. Warga Kecamatan Setu:
“Setu itu kan penyangga, jalannya kecil tapi tiap hari dilewati ratusan truk sampah besar, tonasenya berat. Jalan rusak, debu, licin kalau hujan karena ceceran air sampah. Warga Setu yang kena imbasnya, bukan hanya Burangkeng,” kata warga Setu.
3. Warga Serang Baru:
“Serang Baru berbatasan langsung. Kalau TPA overload dan hujan deras, kali kami hitam, bau. Kami petani, kebun kami dekat. Hasil panen menurun karena air tercemar. Pemerintah harus punya solusi pengolahan, bukan hanya menumpuk,” ungkap warga Serang Baru.
4. Warga Cibarusah:
“Jangan sampai Cibarusah jadi korban berikutnya. Isu perluasan TPA atau TPA baru selalu mengarah ke selatan. Kami di Cibarusah tidak mau jadi Burangkeng kedua. Harus ada teknologi Waste to Energy, pemilahan dari hulu, jangan semua dibuang ke satu titik,” tegas tokoh pemuda Cibarusah.
Kritis: Kemajuan Industri ≠ Kesejahteraan Lingkungan
Inilah ironi besar yang harus dijawab Pemkab Bekasi. Dari foto udara, Kabupaten Bekasi terlihat seperti Singapura-nya Indonesia: pabrik megah, jalan tol Cikarang-Bekasi lancar, lapangan kerja ribuan. Tapi dari darat di Burangkeng, yang terlihat adalah kampung kumuh di pinggir gunungan sampah.
Apakah kemajuan sebuah kabupaten harus mengorbankan satu desa untuk menjadi “pembuangan akhir” dari segala kemegahannya?
Data mencatat, TPA Burangkeng menampung jutaan ton limbah. Tanpa sistem sanitary landfill yang modern, tanpa pengolahan sampah terpadu, dan tanpa keadilan ekologis bagi warga terdampak, maka slogan “Kabupaten Bekasi Maju” akan selalu pincang.
Membangun: Perlu Tindakan Nyata & Berkeadilan
Prinsip Jujur, Kritis, Membangun: wartabekasi.id memberikan catatan:
1. Audit Terbuka TPA Burangkeng: Pemkab Bekasi harus membuka data daya tampung, umur TPA, dan dampak kesehatan warga 3 kecamatan.
2. Teknologi Bukan Tumpukan: Beralih dari open dumping ke TPST Refuse Derived Fuel (RDF) atau Waste to Energy, seperti yang sudah diterapkan di kota industri lain.
3. Kompensasi dan Perlindungan Warga: Dana CSR dari ribuan industri di Cikarang harus diprioritaskan untuk kesehatan gratis, air bersih, dan beasiswa bagi warga Burangkeng, Serang Baru, Setu, Cibarusah yang terdampak langsung.
4. Moratorium dan Pemilahan dari Hulu: Wajibkan setiap kawasan industri dan 23 kecamatan melakukan pemilahan sampah dari sumber.
Pertanyaan itu kini harus dijawab bukan dengan baliho, tapi dengan tindakan nyata dan berkeadilan.
(Yudhi/wartabekasi.id)
