BEKASI TIMUR – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp12,9 miliar untuk menyewa 72 unit mobil listrik sebagai kendaraan dinas menuai kritik dari DPRD.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, secara tegas menolak rencana tersebut dalam rapat paripurna, Kamis (13/11/2025). Menurutnya, kebijakan itu belum menjadi prioritas di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Saya rasa ini tidak tepat, baik membeli maupun menyewa mobil listrik. Mohon masukan saya ini benar-benar dipertimbangkan,” ujar Nawal di hadapan peserta rapat.
Nawal menilai, anggaran besar tersebut seharusnya difokuskan pada program yang lebih berdampak langsung, seperti perbaikan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita masih banyak pekerjaan rumah di bidang fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai anggaran justru terserap untuk kebutuhan yang belum mendesak,” tambahnya.
Meski mendukung penggunaan energi ramah lingkungan, Nawal menekankan agar kebijakan transisi menuju kendaraan listrik disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan warga.
Sementara, Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe menyebut pengadaan ini sudah melalui berbagai kajian. Menurutnya seluruh Fraksi di DPRD sudah sepakat dan menyetujui.
“Kajian sudah lama, di banggar sendiri sudah di setujui, dan semua fraksi menyetujui,” katanya. (war)
