BEKASI BARAT – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Fendaby Surya Putra, menyoroti masih minimnya serapan serta dampak nyata dari pelaksanaan program dana Rp100 juta untuk setiap RW di lingkungan Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikannya saat Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Rabu (8/7/2026).
Menurut Fendaby, rendahnya serapan anggaran kemungkinan disebabkan masih adanya kendala administrasi yang dihadapi pengurus RW. Meski demikian, ia berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Mungkin kalau kita melihat dari sisi RW, masih ada proses administrasi yang cukup menyulitkan sehingga serapannya belum optimal. Tapi harapannya dana ini tetap bisa terserap karena memang sudah dianggarkan untuk lingkungan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menetapkan arah atau tema yang jelas dalam penggunaan dana RW agar pelaksanaannya lebih terukur dan mudah diawasi. Menurutnya, program dapat difokuskan pada sektor tertentu seperti infrastruktur, kebersihan, maupun keamanan lingkungan.
“Kalau ada tema yang jelas, misalnya paket infrastruktur, paket keamanan, atau paket kebersihan, maka DPRD juga lebih mudah melakukan pengawasan. Kita bisa melihat hasilnya secara nyata, apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas lingkungan,” katanya.
Fendaby mengaku memberi perhatian khusus terhadap persoalan keamanan di Kota Bekasi yang belakangan masih diwarnai aksi tawuran dan begal. Ia menilai dana RW dapat diarahkan untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan, terutama di wilayah yang dinilai rawan.
“Keamanan Kota Bekasi masih menjadi perhatian karena masih banyak tawuran dan begal. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan harus ditingkatkan. Dana RW bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pengadaan CCTV, alat komunikasi seperti walkie-talkie, atau kebutuhan lain yang mendukung keamanan lingkungan, terutama di daerah-daerah rawan,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap program dana Rp100 juta RW harus lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran. Ia berharap pemerintah dapat menyusun pedoman penggunaan dana berdasarkan tema tertentu agar pengawasan dan evaluasi lebih mudah dilakukan.
“Selama ini yang dinilai baru serapannya. Padahal yang lebih penting adalah dampaknya. Jangan sampai anggaran setiap tahun hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi atau pengadaan yang berulang tanpa ada peningkatan kualitas lingkungan. Ke depan, kita akan terus mendorong pemerintah agar penggunaan dana RW lebih terarah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (@nt)
