Bekasi Siaga Orang Asing: Kesbangpol Turun ke Jatisampurna Libatkan RT, Linmas dan Pamor
JATISAMPURNA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi memperkuat sistem deteksi dini di wilayah perbatasan Jakarta. Melalui sosialisasi bertajuk “Penguatan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Mencegah Konflik dan Menjaga Kondusifitas Wilayah”, Kesbangpol turun langsung ke Kecamatan Jatisampurna, Selasa (7/10/2026).
Kegiatan yang digelar serentak di dua kelurahan, Jatiraden dan Jatikarya ini menyasar garda terdepan keamanan lingkungan: Petugas Keamanan Kelurahan (Pamor), Linmas, dan para Ketua RT.
Langkah ini dinilai strategis. Jatisampurna sebagai kawasan penyangga Ibu Kota yang kini dipenuhi perumahan elit, klaster, dan kos-kosan menjadi titik rawan perlintasan dan tempat tinggal sementara Warga Negara Asing (WNA).
Kesbangpol: RT Jadi Mata dan Telinga Pertama
Kasubid Penanganan Konflik, Muhammad Zainudin, menegaskan, sosialisasi ini bukan untuk membuat warga paranoid, tapi untuk memberikan pemahaman hukum dan prosedural.
“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada para peserta, khususnya Pamor, Linmas dan Ketua RT, dalam melakukan pengawasan kepada orang asing di lingkungan masing-masing,” ujar Zainudin di sela kegiatan di Aula Kelurahan Jatiraden.
Menurutnya, RT adalah mata dan telinga pertama pemerintah. Setiap ada WNA yang tinggal lebih dari 1×24 jam, mengontrak rumah, atau aktivitasnya mencurigakan, wajib dilaporkan berjenjang.
“Jangan sampai ada orang asing tinggal tanpa data jelas. Kita jaga kondusifitas. Kalau ada yang tidak melapor, itu potensi konflik,” tegasnya.
Suara Peserta: Butuh Aturan Tegas dan Aplikasi Lapor Cepat
Peserta dari unsur Ketua RT menyambut baik sosialisasi tersebut. Mereka mengaku selama ini hanya bermodal inisiatif manual mendata tamu asing.
“Kami di lapangan sering bingung, kalau ada orang asing ngontrak, lapornya kemana. Dengan sosialisasi ini jadi jelas alurnya harus ke RT, RW, Kelurahan, lalu ke Kesbangpol dan Imigrasi,” kata salah satu Ketua RT peserta sosialisasi di Jatikarya.
Sementara perwakilan Linmas meminta agar pengawasan ini diikuti dengan penegakan aturan yang tegas, bukan hanya sosialisasi.
“Kami siap awasi, tapi kami butuh payung hukum yang kuat dan kontak lapor cepat. Kadang warga asing sulit didata karena pemilik kontrakan juga tidak lapor,” ujarnya.
Perkuat Ketahanan Wilayah
Kesbangpol Kota Bekasi dalam pemaparannya menekankan, pengawasan orang asing adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permendagri tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).
Tujuannya satu: mencegah konflik sosial, penyalahgunaan izin tinggal, hingga potensi gangguan ideologi yang bisa merusak kondusifitas wilayah Kota Bekasi sebagai Kota Patriot.
Dengan melibatkan Pamor, Linmas, dan RT, Kesbangpol berharap sistem lapor cepat berbasis lingkungan bisa terbentuk, sehingga setiap potensi gangguan bisa dicegah sebelum menjadi konflik terbuka. (¥ud)
