BEKASI TIMUR – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2026 yang berfokus pada penguatan disiplin dan etika anggota dewan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif serta meningkatkan kepercayaan publik.
Ketua BK DPRD Kota Bekasi Agus Rohadi mengatakan, salah satu program yang akan terus dilanjutkan adalah BK Award. Program tersebut rencananya digelar setiap tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota dewan yang dinilai memiliki kinerja dan kedisiplinan baik.
“BK Award akan kita lakukan setiap tahun. Kalau kemarin nominasinya hanya empat, ke depan bisa lebih banyak karena sebelumnya masih tahap uji coba,” kata Agus, Jumat (13/3/2026).
Menurut Agus, evaluasi selama 2025 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi serta kesadaran anggota DPRD terhadap pentingnya menjaga etika dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan, BK memiliki peran penting untuk terus mengingatkan para anggota dewan agar menjaga sikap dalam setiap kegiatan kedewanan, baik saat mengikuti rapat maupun saat melakukan kunjungan kerja.
“Bagaimanapun kita ingin menjaga marwah lembaga, baik dalam rapat-rapat maupun etika kehadiran, termasuk dalam kunjungan kerja,” ujarnya.
Terkait laporan pelanggaran etik, Agus menyebut hingga saat ini tidak terdapat kasus baru yang menonjol. Beberapa persoalan internal yang sempat muncul sebelumnya juga telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh BK.
“Alhamdulillah tidak ada. Yang kemarin sudah kita rapikan, sudah dimediasi dan selesai. Itu internal dan tidak melibatkan instrumen lain. BK mengambil inisiatif untuk mendamaikan,” jelas politisi senior PAN Kota Bekasi itu.
Agus menambahkan, BK akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan anggota DPRD. Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, ia menilai kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Perbaikan masih terus berjalan dan kondisinya sudah lebih baik. Tugas kami di Badan Kehormatan adalah terus mengingatkan agar tindak tanduk dan moral anggota dewan tetap terjaga, karena ini merupakan tuntutan sebagai pejabat publik,” tuturnya. (wr/ads)
