BEKASI TIMUR – DPRD Kota Bekasi dijadwalkan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dalam rapat paripurna, Selasa (27/10/2026).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) 9 DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mengatakan perda tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Alhamdulillah, besok Raperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan disahkan. Kami berharap perda ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah kepada para pelaku usaha,” ujar Yenny, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, selama pembahasan Raperda, Pansus 9 telah memberikan sejumlah masukan agar pelaksanaan perda tidak berhenti pada aturan semata, tetapi dilanjutkan dengan program yang berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UKM serta perangkat daerah terkait.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian setelah perda disahkan, mulai dari sosialisasi, pendampingan pengurusan sertifikat halal, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha.
“Yang kami dorong bukan hanya sosialisasi, tetapi juga asistensi atau pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Sebab, pelaku usaha perlu dibantu agar mereka memahami tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Yenny menambahkan, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu aspek penting agar pelaku UMKM tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi halal. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia.
“Pemerintah daerah bisa mengupayakan dukungan melalui APBD maupun CSR perusahaan, selain kuota fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH. Harapannya, semakin banyak pelaku usaha di Kota Bekasi yang bisa mendapatkan sertifikat halal,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan perda tersebut nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan program di lapangan serta koordinasi antarperangkat daerah. Karena itu, diperlukan komitmen agar pembinaan dan pengawasan produk halal dapat berjalan secara konsisten.
“Jangan sampai setelah perda disahkan, programnya tidak berlanjut. Kami ingin ada program yang jelas, terukur, dan berkesinambungan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha,” tegasnya. (@nt)
