BEKASI SELATAN – Polemik pengelolaan Apartemen Grand Kamala Lagoon, Kota Bekasi, kembali disorot sejumlah pemilik unit. Mereka mendesak Wali Kota Bekasi mengevaluasi surat edaran terkait pembatasan aktivitas penyewaan, sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan pihak manajemen.
Desakan ini mencuat di tengah belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), yang dinilai penting untuk memberikan kepastian hak pemilik serta kejelasan tata kelola apartemen.
Para pemilik unit berharap Wali Kota Bekasi mempertemukan mereka dengan General Manager Grand Kamala Lagoon, Rico Akbar J, atau pihak building management (BM) untuk membuka ruang dialog. Mereka ingin mendapatkan kejelasan mengenai dasar pembatasan akses, aktivitas penyewaan unit, hingga pengelolaan apartemen yang selama ini dinilai belum memberikan kepastian.
Salah seorang pemilik unit, Agus, mengatakan pembatasan akses masuk bagi tamu dan penyewa menjadi salah satu persoalan utama. Menurutnya, pembatasan yang disebut berlangsung setiap Sabtu itu menyulitkan pemilik unit, termasuk ketika tamu atau penyewa sudah memiliki akses masuk.
Agus menyebut persoalan tersebut mulai mencuat setelah surat edaran Wali Kota Bekasi terbit pada Desember 2025. Sejak saat itu, aktivitas penyewaan dan akses masuk disebut mulai dibatasi.
Di sisi lain, ia menyoroti praktik penyewaan unit yang disebut pernah dilakukan pihak manajemen setelah surat edaran tersebut diterbitkan. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan pemilik unit.
“Kami ingin kebijakan ini dievaluasi. Kami juga ingin duduk bersama pihak manajemen dan Wali Kota Bekasi agar ada kejelasan,” ujar Agus, Senin (19/10/2026).
Ia mengaku upaya untuk bertemu dengan pihak terkait belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Karena itu, Agus berharap Pemkot Bekasi bisa memfasilitasi dialog agar persoalan tersebut tidak terus berlarut.
Selain persoalan akses dan penyewaan, belum terbentuknya P3SRS turut menjadi sorotan pemilik unit. Wadah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepentingan pemilik dan penghuni terwakili dalam pengelolaan rumah susun.
Kuasa hukum sejumlah pemilik unit Grand Kamala Lagoon, Reza Pratama Moris, menilai pembentukan P3SRS harus menjadi prioritas agar pengelolaan apartemen memiliki landasan organisasi yang jelas. Keberadaan wadah tersebut juga diharapkan menjadi ruang penyelesaian persoalan antara pemilik unit dan pengelola.
Menurut Reza, pengelolaan apartemen yang telah berjalan sekitar tujuh tahun semestinya diikuti penataan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut sekitar 75 persen unit telah dikuasai pemilik, sedangkan sekitar 25 persen lainnya diperkirakan belum terjual. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menunda pembentukan P3SRS.
“Poin utamanya, bentuklah P3SRS yang sesungguhnya dan menjadi acuan hukum, supaya ke depan tidak terjadi bentrokan seperti sebelumnya,” tegas Reza.
Ia berharap Pemkot Bekasi tidak hanya mengambil langkah ketika ketegangan terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi melalui dialog yang melibatkan pemilik unit dan pihak manajemen.
Bagi para pemilik, evaluasi surat edaran dan pembentukan P3SRS merupakan dua persoalan yang perlu segera dibahas. Mereka menginginkan kejelasan aturan penyewaan dan akses unit, sekaligus kepastian bahwa hak pemilik tetap diperhatikan dalam pengelolaan apartemen.
Para pemilik juga meminta Wali Kota Bekasi memfasilitasi pertemuan yang melibatkan perwakilan pemilik, kuasa hukum, dan pihak building management. Mereka berharap dialog tersebut membahas secara menyeluruh kebijakan pembatasan akses, aktivitas penyewaan, percepatan pembentukan P3SRS, hingga transparansi pengelolaan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Salah seorang pemilik unit mengaku membayar IPL sebesar Rp622.000 setiap bulan. Namun, ia mempertanyakan penggunaan iuran tersebut karena masih menemukan sejumlah fasilitas bersama yang dikeluhkan mengalami kerusakan, termasuk peralatan di ruang kebugaran dan plafon di area playground. Menurutnya, pemilik unit membutuhkan keterbukaan mengenai penggunaan dana IPL serta kejelasan tanggung jawab pengelola dalam merawat fasilitas bersama.
Para pemilik menegaskan, persoalan yang mereka sampaikan bukan semata-mata mengenai pembatasan akses atau aktivitas penyewaan. Mereka berharap adanya tata kelola apartemen yang transparan, kepastian hak pemilik, serta mekanisme penyelesaian masalah yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Bahkan dari awal apartment grand kamala lagoon ini dipasarkan ke publik management menjanjikan rental guarantee (jaminan sewa) kepada seluruh pembeli yang mana sekarang sangat berdampak dan merugikan banyak pihak. (@nt)
