BEKASI TIMUR – Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Salah satu kantor yang digeledah yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Pemeriksaan tersebut turut menyasar dokumen yang berkaitan dengan pendapatan daerah serta data Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PD Migas.
Kepala Bapenda Kota Bekasi, M.Solikhin mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena Bapenda memiliki catatan mengenai sejumlah komponen pendapatan daerah, termasuk pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Kenapa Bapenda diperiksa? Karena Bapenda ini kan semua pendapatan, baik pajak, retribusi, maupun pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam hal ini PD Migas, pelaporannya di sini,” kata Solikhin usai penggeledahan.
Menurut dia, tim Jampidsus Kejagung memeriksa dokumen yang berkaitan dengan data pada periode 2009 hingga 2025. Pemeriksaan juga mencakup dokumen terkait pembagian dividen.
“Kalau ada pembagian dividen di sini, beliau-beliau dari Jaksa Pidana Khusus dari Kejagung memeriksa dokumen yang sudah masuk di sini, keterkaitannya dari tahun 2009 sampai 2025,” ujarnya.
Bapenda kemudian menyerahkan dokumen yang dimiliki kepada tim Kejagung. Dokumen yang diberikan meliputi berkas fisik maupun data yang tersimpan dalam sistem secara virtual.
“Semua yang ada di sistem, yang tercatat secara virtual, juga kita sampaikan. Termasuk yang hard copy juga kita sampaikan,” jelasnya.
Ia menyebut proses pemeriksaan dilakukan sekaligus dengan serah terima dokumen yang dimiliki Bapenda.
“Kami tadi sudah serah terima dokumen yang kami miliki di Bapenda, semua kita sampaikan ke beliau-beliau,” katanya.
Selain dokumen fisik, tim Kejagung juga dapat melihat data yang terdapat dalam sistem Bapenda secara langsung bersama petugas.
“Semua yang kami punya, termasuk yang virtual, kita sampaikan juga. Beliau bisa membuka sistem kita bareng-bareng,” ungkapnya.
Adapun dua ruangan di lingkungan Bapenda yang diperiksa, yakni ruang arsip dokumen dan ruang sistem pelayanan pada bidang sistem.
“Ruang yang diperiksa, ruang arsip dokumen sama ruang sistem, pelayanan sistem di bidang sistem. Jadi dua ruangan itu,” tuturnya.
Mengenai jumlah dokumen yang diserahkan, Kepala Bapenda mengaku belum melakukan penghitungan secara keseluruhan. Namun, ia memastikan kelengkapan dokumen yang diminta tim Jampidsus terkait BUMD telah disampaikan.
“Cukup banyak. Semua kelengkapan yang dibutuhkan sama Jampidsus dari BUMD sudah kita sampaikan semua,” tandasnya. (@nt)
