BEKASI TIMUR – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna dengan agenda perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, serta pembahasan sejumlah Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (27/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi menyampaikan laporan pembahasan Raperda APBD 2027. Berdasarkan rancangan yang dibahas, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,513 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp6,697 triliun.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pembahasan APBD telah melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD sangat penting untuk memastikan proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan dan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Tri juga menjelaskan sejumlah Raperda lainnya, termasuk perubahan aturan Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot, pengelolaan barang milik daerah, serta perubahan susunan perangkat daerah.
Menurutnya, pengembangan usaha Sinergi Patriot di sektor hilir minyak dan gas bumi diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja.
“Pengembangan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat,” kata Tri.
Raperda APBD 2027 selanjutnya akan melalui evaluasi Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Selain APBD, rapat paripurna juga membahas perubahan Propemperda 2026 serta laporan Pansus 9 terkait Raperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Pansus 10 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dan Perilaku Seksual Berisiko. (@nt)
