BEKASI TIMUR – Polemik perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta mulai menemukan titik terang. Meski bantuan anggaran untuk Kota Bekasi disebut turun dari sekitar Rp381 miliar menjadi Rp362 miliar pada 2027, DPRD memastikan dana kompensasi bagi warga tetap utuh.
Tak hanya itu, pembayaran kompensasi warga yang tertunggak selama empat bulan juga ditargetkan bisa direalisasikan sekaligus pada akhir Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikam oleh Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi yang anggota Komisi I, Sarwin Edi Saputra, usai mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi II bersama jajaran Pemkot Bekasi, Rabu (21/10/2026).
Sarwin menjelaskan, dari hasil pembahasan, dana kompensasi yang diterima masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bantargebang, dipastikan tidak mengalami pengurangan.
“Alhamdulillah, dana kompensasi masyarakat tetap seperti sebelumnya. Tidak ada pengurangan, hanya anggaran di OPD yang dikurangi,” ujarnya.
Meski begitu, Sarwin menyoroti penggunaan dana Bantargebang yang dikelola Pemkot Bekasi melalui sejumlah OPD. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut.
Ia menegaskan, transparansi penting agar anggaran yang berkaitan dengan keberadaan TPST Bantargebang benar-benar diketahui manfaat dan penggunaannya oleh masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya tahu ada dana Bantargebang, tetapi tidak tahu digunakan untuk apa. Kami minta rinciannya dibuka supaya jelas peruntukannya,” tegasnya.
Selain persoalan transparansi, Sarwin juga menyoroti kompensasi warga yang belum dibayarkan selama kurang lebih empat bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera diselesaikan agar masyarakat mendapatkan kepastian.
Berdasarkan pembahasan bersama dinas terkait, pembayaran kompensasi yang tertunggak itu direncanakan dilakukan sekaligus. Sarwin pun berharap Pemkot Bekasi dapat merealisasikannya pada akhir Oktober ini.
“Harapan kami, akhir bulan ini sudah dibayarkan. Masyarakat sudah menunggu, jadi harus ada kepastian,” tandasnya. (@nt)
