BEKASI BARAT – Komisi II DPRD Kota Bekasi menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu yang kian memprihatinkan. Dengan ketinggian tumpukan sampah mencapai 20–25 meter, jauh di atas batas aman 10–15 meter, penanganan sampah dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan di sumber hingga pengolahan akhir.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mengatakan persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan menambah fasilitas pengolahan. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi, pelaksanaan yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat agar pengelolaan sampah berjalan efektif.
“Keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh keterpaduan kebijakan, kualitas pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata besarnya fasilitas pengolahan,” ujar Yenny saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2PD), Rabu (28/10/2026).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjelaskan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek lingkungan dan kesehatan, kualitas pelayanan publik, serta penggunaan anggaran. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan kualitas udara dan air, layanan pengangkutan sampah, hingga transparansi data dan efektivitas belanja pemerintah.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi pemilahan, penguatan bank sampah, serta pemanfaatan program RW Bekasi Keren dengan dana hibah hingga Rp100 juta per RW. Pemkot juga mengembangkan Gerakan 1.000 Kandang Maggot Black Soldier Fly (BSF) untuk membantu mengurai sampah organik.
Sementara itu, untuk penanganan sampah residu, pemerintah menyiapkan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berkapasitas 1.500 ton per hari. Namun, Yenny mengingatkan agar penerapan teknologi tersebut tetap memperhatikan dampak lingkungan, terutama terkait emisi dan pengelolaan abu sisa pembakaran.
Menurutnya, pengawasan terhadap operasional fasilitas pengolahan harus dilakukan secara ketat, termasuk pemantauan emisi dan penerapan teknologi pengendalian pencemaran. Dengan begitu, upaya mengatasi persoalan sampah tidak justru menimbulkan masalah lingkungan baru.
Yenny juga meminta masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dengan melaporkan penumpukan sampah maupun dugaan pencemaran melalui kanal pengaduan resmi. Laporan tersebut perlu disertai informasi yang jelas agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Pengawasan bersama, kolaborasi, transparansi, dan tindak lanjut nyata adalah kunci untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tandasnya. (@nt)
