BEKASI SELATAN – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Chairun Nisa, menyatakan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Plaza Patriot yang digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.
Menurutnya, kegiatan yang berpotensi dihadiri ribuan warga tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan dan mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi Kota Bekasi.
“Saya mendukung penuh Nobar Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Plaza Patriot dan berpeluang besar dihadiri ribuan warga Kota Bekasi. Ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga momentum ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal,” ujar Chairun Nisa kepada awak media, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa penggunaan aset milik Pemerintah Kota Bekasi, yakni Plaza Patriot, harus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi penerimaan daerah, menurutnya, dapat diperoleh melalui berbagai sektor seperti retribusi pemanfaatan ruang iklan, kerja sama sponsorship, serta pengelolaan parkir dan sumber pendapatan lainnya.
“Karena itu, perlu dipastikan bahwa penggunaan aset Pemkot berupa Plaza Patriot harus memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bekasi melalui retribusi ruang iklan, sponsorship, parkir, dan potensi pendapatan lainnya,” jelasnya.
Selain aspek pendapatan daerah, Srikandi PKS yang duduk di Komisi III ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ia meminta agar UMKM Kota Bekasi menjadi prioritas utama dalam pengisian tenant makanan dan minuman selama pelaksanaan acara.
“UMKM Kota Bekasi harus menjadi prioritas utama sebagai tenant penjualan makanan dan minuman. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Lebih lanjut, Chairun Nisa menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait membuka secara jelas skema kerja sama dengan event organizer (EO), kebutuhan biaya pengamanan, hingga potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut.
“Transparansi menjadi hal yang sangat penting. Skema kerja sama dengan EO, biaya pengamanan, serta potensi pendapatan lainnya harus disampaikan secara terbuka agar penyelenggaraan kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” tandasnya. (@nt)
