Ratusan warga memprotes sosialisasi pengeboran Sumur JNG-E di lokasi Pertamina A. Mereka menuntut kepastian kompensasi dan jaminan keselamatan, bukan sekadar janji.
JATISAMPURNA – Ratusan warga Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, memprotes sosialisasi pengeboran minyak bumi dan gas (migas) yang digelar PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field, Kamis (29/10/2026).
Sosialisasi pengeboran Sumur JNG-E itu digelar di aula Kediaman Ustad Agus, RW 08, Kelurahan Jatiraden, yang berdampingan langsung dengan lokasi Pertamina A. Acara dihadiri perwakilan Pertamina, Camat, Lurah, Kapolsek, serta tokoh masyarakat.
Sejak awal, suasana forum memanas. Warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pengeboran tersebut, sebelum ada kepastian jaminan sosial bagi warga terdampak.
Seorang perwakilan warga menegaskan, Pertamina sebagai BUMN seharusnya hadir untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan.
Sosialisasi Tersebut Tak Melibatkan PD. Migas Kota Bekasi, Dinas Terkait serta DPRD Setempat
Padahal, sebelum di ambil alih PT. Pertamina, Pemerintah Kota Bekasi melalui PD. Migas (BUMD) memberikan jaminan sosial yang di inginkan warga setempat. Saat ini kepastian jaminan tersebut belum terwujud oleh Pertamina, baru sekedar janji.
“Kalau berdiri di sini tidak memberikan kemaslahatan, buat apa ada di sini,” ujarnya, disambut sorak warga.
Warga juga mempersoalkan penjelasan pihak Pertamina soal kompensasi yang dinilai tidak pasti. Selama sosialisasi, pihak perusahaan dinilai hanya menyampaikan kemungkinan-kemungkinan, tanpa kepastian yang bisa dipegang warga.
“Bapak selalu bicara kemungkinan dan mungkin. Kami butuh kepastian, bukan mungkin,” tegas perwakilan warga tersebut.
Alasan utama penolakan adalah jarak dan trauma. Warga menyebut jarak sumur bor dengan permukiman hanya beberapa meter. Mereka membandingkan dengan kasus di Indramayu, di mana jarak sumur dengan warga jauh saja masih berdampak, apalagi di Jatiraden yang menempel dengan permukiman.
Warga juga mengungkit trauma ledakan pada Agustus 2023. Peristiwa itu disebut masih membekas hingga kini, membuat warga takut jika pengeboran dilakukan kembali.
“Orang sampai mental. Itu bagian dari trauma kami, kenapa kami tidak setuju dengan adanya pengeboran,” katanya.
Selain itu, warga mempertanyakan dampak pengeboran hingga ribuan meter ke dalam bumi. Mereka khawatir tanah menjadi kopong dan berdampak pada radius permukiman di sekitarnya.
“Kalau sudah ada dampak baru dibayar, itu terlambat. Bayar dulu baru jalan, jangan dibalik,” ujar warga lainnya.
Dalam forum itu, warga meminta agar Pertamina tidak memaksakan rencana pengeboran jika warga tidak setuju. Mereka juga meminta agar pemerintah setempat bersikap bijak dan berpihak pada keselamatan warga.
“Kalau warga di sini tidak setuju, selesai. Tidak ada kata lain,” tegas perwakilan warga.
Camat: Jangan Sampai Warga Dirugikan
Menanggapi protes warga, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menegaskan pihaknya berpihak pada keselamatan dan kepentingan warga.
Menurutnya, siapapun pengelola kegiatannya, yang terpenting masyarakat jangan sampai dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.
“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat jangan sampai dirugikan, baik materiil maupun immateriil,” ujar Nata Wirya.
Ia mengaku sudah menyampaikan langsung kepada pihak Pertamina agar aspirasi dan keinginan warga dipenuhi.
“Saya sudah sampaikan ke pihak Pertamina, agar apa yang menjadi keinginan warga, aspirasi warga, tolong dipenuhi,” tegasnya.
Nata Wirya juga menyoroti soal buffer zone atau zona penyangga radius 100 meter antara area pengeboran dengan permukiman warga. Menurutnya, zona penyangga itu penting sebagai pembatas, seperti halnya jalan tol dengan permukiman yang ditanami pohon penyangga.
Sementara itu, pihak Pertamina menyebut sosialisasi ini bukan pertemuan terakhir. Pertemuan susulan akan digelar dengan melibatkan RT, RW, Lurah, Camat, dan tokoh masyarakat RW 08, khususnya RT 01, RT 02, dan RT 08 yang terdampak langsung. Jadwal pengeboran sendiri disebut belum disampaikan, karena kegiatan ini baru tahap sosialisasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina EP Zona 7 Tambun Field belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga tersebut. Sosialisasi berakhir dengan warga tetap pada sikap menolak rencana pengeboran Sumur JNG-E.
Pihak Pertamina dilokasi sosialisasi itu saat ditanya enggan memberikan keterangannya, ia mengatakan bahwa nanti pihak pusat yang akan merilis perihal sosialisasi ini. Dan ia melemparkan pertanyaan awak media kepada pimpinan wilayah yakni Camat. (¥ud)
