BEKASI TIMUR – Perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta mulai menemukan titik terang.
DPRD Kota Bekasi memastikan dana kompensasi bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bantargebang, tetap aman meski bantuan anggaran dari DKI Jakarta untuk 2027 disebut mengalami penurunan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Dapil III, Mubakhi, SM, usai mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi II bersama jajaran Pemkot Bekasi, Rabu (21/10/2026).
Mubakhi mengatakan, bantuan anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp381 miliar kini disebut turun menjadi sekitar Rp362 miliar. Meski demikian, ia memastikan penurunan tersebut tidak berdampak pada dana kompensasi yang diterima masyarakat.
“Dana kompensasi warga Bantargebang tetap aman, tidak ada pengurangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Mubakhi juga menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayah Dapil III agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Pemkot Bekasi.
Menurutnya, bukan hanya Bantargebang, wilayah Kecamatan Mustikajaya yang turut terdampak persoalan aliran sungai juga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi air lindi Kali Asem yang melintasi kawasan permukiman mulai dari Perumahan Zamrud hingga Mutiara Gading Timur. Pendangkalan sungai dinilai perlu segera ditangani karena berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat di sepanjang alirannya.
Ia berharap penanganan sungai tersebut dapat menjadi prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk melalui pengerukan sedimentasi. Penanganan juga harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar tidak hanya terfokus pada satu titik.
“Wilayah Mustikajaya juga perlu diperhatikan karena ikut terdampak. Minimal dilakukan pengerukan karena sungainya sudah dangkal. Penanganannya harus dari hulu sampai hilir,” imbuhnya. (@nt)
