Kejagung geledah 6 titik di Bekasi-Jakarta, dalami cacat pendirian BUMD, persetujuan DPRD, dan izin ESDM yang dilanggar
BEKASI SELATAN – Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan migas yang melibatkan BUMD Kota Bekasi dan PT Pertamina EP kini naik menjadi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Skema pembagian keuntungan jumbo 90:10 menjadi pintu masuk penyidik membongkar dugaan tata kelola bermasalah dan kendali operasi yang beralih ke korporasi swasta.
Fokus penyidikan Kejagung berada pada tiga aspek: proses pembentukan dan perubahan KSO, mekanisme pembagian hasil dan pembebanan biaya, serta aliran pendapatan dari operasi di Lapangan Jatinegara. Nilai kerugian negara yang muncul dalam penyidikan ditaksir mencapai Rp2 triliun, yang masih harus diuji melalui perhitungan kerugian negara yang sah secara hukum.
Dua Dokumen Kunci 90:10
Berdasarkan dokumen yang ditelusuri kejagung, terdapat dua perjanjian yang saling berkaitan dan menjadi fondasi perkara ini.
Pertama, Perjanjian Operasi Bersama antara PD Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. tertanggal 13 Januari 2011.
Kedua, Perjanjian KSO antara PT Pertamina EP dan PT Migas Kota Bekasi pada Februari 2011 dengan jangka waktu 15 tahun.
Dari dua dokumen tersebut, muncul skema pembagian hasil 90% untuk Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dan 10% untuk PT Migas Kota Bekasi. Di atas kertas kontrak terjalin antara Pertamina EP dan BUMD, namun di lapangan kendali teknis dan finansial diduga berada di tangan investor swasta sebagai operator bayangan.
Geledah 6 Titik, Sasar Dokumen dan Aliran Dana
Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan serentak pada Kamis, 17 September 2026 di enam titik strategis.
Di Kota Bekasi, yang disisir adalah Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, Kantor PT Migas Kota Bekasi (Perseroda), Kantor Dinas Lingkungan Hidup, dan Bapenda Kota Bekasi.
Sementara di Jakarta, penyidik menggeledah kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Dari penggeledahan, penyidik mengamankan bundel dokumen perjanjian lawas, pembukuan keuangan, hingga bukti awal aliran transaksi.
Pemeriksaan Maraton dan Cacat Fundamental
Penyidikan diperdalam dengan pemeriksaan maraton puluhan saksi lintas instansi. Di antaranya Direktur Utama PT Migas Kota Bekasi berinisial AW beserta dua direktur lainnya berinisial HB dan S, mantan Sekretaris DPRD Kota Bekasi tahun 2009 berinisial CMS, Sekretaris DPRD aktif berinisial MR, ASN Pemprov Jabar berinisial FR, pejabat Setjen Kemendagri berinisial AF, serta petinggi Foster Oil & Energy Pte. Ltd. berinisial IAB, HIS, dan HR.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut penyidik menemukan cacat fundamental sejak awal.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, di mana dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua dan tidak melibatkan izin baik ke DPR maupun ke Kementerian ESDM,” tegas Anang.
Pernyataan itu mengindikasikan dugaan pelanggaran prosedur persetujuan DPRD dan perizinan Kementerian ESDM.
Sorotan Pakar: Audit Keuangan dan Rantai Inisiator
Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Dr. Hudy Yusuf, dalam artikelnya di law-justice.co menilai perkara ini tidak bisa hanya menyasar pengelola teknis.
“Yang pertama, harus dijelaskan siapa yang menginisiasi kegiatan itu. Kedua, siapa yang mengelolanya. Ketiga, ada perjanjian dengan siapa,” kata Hudy, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, jika kerja sama berjalan tanpa sepengetahuan atau persetujuan DPRD, maka legalitas kerja sama patut diuji. Penyidik juga perlu menelusuri rantai komando, pengelola dana, hingga pihak yang menerima manfaat.
“Keuangan itu harus diaudit. Jadi, mengapa selama lebih dari sepuluh tahun semuanya berjalan tenang-tenang saja?” ujarnya.
Hudy menegaskan, penelusuran aliran uang menjadi kunci untuk memastikan apakah terdapat ketidakwajaran transaksi, konflik kepentingan, atau keputusan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. (Red/analisis)
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara ini masih berstatus saksi/terperiksa dalam tahap penyidikan Kejaksaan Agung. Nilai kerugian Rp2 triliun masih merupakan estimasi penyidik dan menunggu hasil audit resmi. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
