NASIONAL – Kejaksaan Agung (Kejagung) tancap gas mengusut skandal korupsi tata kelola migas PT Migas Kota Bekasi (dulu PD Migas) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024. Kerugian negara ditaksir tembus Rp 2 triliun.
Untuk membuat kasus terang benderang dan membidik tersangka, Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) kembali memeriksa tiga saksi kunci di Gedung JAM Pidsus, Kejagung, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Tiga saksi itu adalah:
AF – Pejabat Sekretariat Kementerian Dalam Negeri
MR – Sekretaris DPRD Kota Bekasi (aktif)
CMS – Sekretaris DPRD Kota Bekasi tahun 2009
“Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara KSO Migas Kota Bekasi,” ungkap Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.
JEJAK ADMINISTRASI DIBONGKAR
Kejagung menegaskan pemeriksaan saksi belum berarti terlibat. Namun keterangan ketiganya krusial untuk membongkar jejak administrasi persetujuan KSO yang berlangsung belasan tahun.
Fokus penyidik: Bagaimana KSO Lapangan Jatinegara yang dikelola PT Migas Kota Bekasi bersama Pertamina EP hingga Februari 2026 itu bisa berjalan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat?
Pertamina EP lewat Manager Communication Relations & CID, Pinto Budi Bowo Laksono, menyatakan menghormati proses hukum dan siap kooperatif.
BOCORNYA UANG RAKYAT BEKASI
Ini bukan sekadar korupsi perusahaan daerah. Uang yang bocor adalah uang rakyat.
Dugaan penyimpangan KSO ini tidak hanya membebani APBD Kota Bekasi lewat perusda, tetapi juga merugikan Pertamina sebagai BUMN. Praktiknya berlangsung 15 tahun tanpa evaluasi menyeluruh.
“Penyidikan dilakukan profesional, independen, akuntabel dengan asas praduga tak bersalah dan kehati-hatian,” tegas Anang.
Kini, Kejagung tinggal selangkah lagi menetapkan tersangka. Jika kerugian Rp 2 triliun terbukti, ini akan menjadi skandal migas daerah terbesar di Jawa Barat. (Red/wartabekasi.id)
