BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota Bekasi memastikan penanganan dugaan kekerasan seksual di salah satu lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Pekayon tak hanya berfokus pada proses hukum. Perlindungan korban, pemulihan psikologis, hingga keberlanjutan pendidikan para santri juga menjadi perhatian pemerintah.
Tri Adhianto mengapresiasi langkah cepat Polres Metro Bekasi Kota yang telah menindaklanjuti laporan dugaan kasus tersebut. Ia berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan seluruh fakta dapat terungkap.
“Kita mengapresiasi jajaran Polres Metro Bekasi Kota yang telah mengambil langkah penanganan. Harapannya, proses ini bisa berjalan optimal sehingga seluruh fakta dapat terungkap melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, informasi awal mengenai dugaan kasus tersebut diterima dari jajaran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bekasi sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah mendalami laporan, ia langsung berkoordinasi dengan Kapolres Metro Bekasi Kota.
“Pada waktu itu saya mendapat laporan sekitar pukul 08.00 dari jajaran PUSPAGA. Kemudian saya dalami dan sekitar pukul 10.00 saya menghubungi Pak Kapolres. Sekitar pukul 12.00 sudah ada langkah penanganan dan terduga pelaku telah diamankan,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan ini harus ditangani secara menyeluruh. Selain memastikan proses hukum berjalan, kondisi korban juga perlu mendapat perhatian serius, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan agar hak pendidikannya tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga ingin memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Koordinasi dengan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, dinilai penting untuk membangun lingkungan belajar yang aman sekaligus memastikan anak memiliki ruang untuk melapor ketika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan.
Tri menilai pondok pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, pengawasan dan perlindungan terhadap santri perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari pengelola pesantren, orang tua, tokoh agama, hingga pemerintah dan masyarakat.
Pemkot Bekasi juga akan mendorong penguatan komunikasi di tingkat kecamatan dan kelurahan agar potensi persoalan sosial dapat terdeteksi lebih dini. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya perlu melibatkan tenaga pendidik, santri dan santriwati, serta orang tua.
Terkait kemungkinan penutupan lembaga pendidikan yang menjadi lokasi perkara, Wali Kota menyebut langkah tersebut perlu dibahas bersama pihak yang memiliki kewenangan. Pemkot Bekasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Forum Pondok Pesantren, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pihak terkait lainnya.
“Memang ada hal-hal yang perlu kita usulkan dan koordinasikan lebih lanjut. Untuk keputusan terkait kewenangan lembaga tersebut, tentu harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Tugas kita adalah berkoordinasi dan menyampaikan usulan kepada pihak yang berwenang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan para santri dan santriwati tetap harus diperhatikan. Jika nantinya diperlukan pemindahan tempat belajar, prosesnya harus dipersiapkan dengan baik agar para santri tetap bisa menempuh pendidikan di lingkungan yang aman dan kondusif.
Sebagai langkah awal, Pemkot Bekasi akan mendata pondok pesantren yang berpotensi menerima santri apabila pemindahan diperlukan. Pendataan tersebut mencakup kapasitas penerimaan, kesiapan fasilitas, serta kebutuhan pendidikan dan pendampingan.
“Langkah berikutnya, kita perlu menginventarisasi pondok pesantren di Kota Bekasi yang masih memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menerima santri dan santriwati apabila diperlukan. Yang terpenting, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan baik,” tandasnya. (@nt)
